Penulis : Administrator

Penulis : Tim Humas

Administarator : Tim Prakom

Bogor, 24 September  2024, Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) menyelenggarakan acara Sosialisasi Penggunaan  Aplikasi BANG BENI, SIMPKTN, dan SIINAS dalam rangka Sertifikasi SNI kepada pelaku industri, instansi terkait dan asosiasi. Disampaikan oleh Azhar Fitri, Kepala BBSPJIKMN pada acara pembukaan, bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam mengenai aplikasi Bangbeni, SIMPKTN, dan SIINas, serta bagaimana ketiganya berkontribusi dalam proses sertifikasi SNI, yang diharapkan dapat meningkatkan standardisasi dan kualitas produk, serta layanan yang kami miliki. Penerapan sertifikasi SNI diharapkan tidak hanya dapat memenuhi regulasi, mewujudkan pengawasan yang efekti tetapi juga mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Azhar Fitri, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam pada pembukaan acara sosialisasi penggunaan aplikasi terkait sertifikasi SNI

Selain mewujudkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan di Indonesia, perlindungan konsumen dan tertib niaga merupakan aspek krusial. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (SIMPKTN) sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen dan pelaku usaha. Aplikasi portal ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga secara lebih terintegrasi dan berbasis teknologi.

Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap produk ber-SNI, serta memudahkan akses informasi bagi konsumen dan pelaku usaha, Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga telah mengembangkan aplikasi portal Barang-barang Ber-SNI (Bang Beni). Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk-produk yang telah bersertifikat SNI, sehingga dapat membantu konsumen dalam memilih produk yang aman dan sesuai standar. BSN

Tak ketinggalan dalam acara sosialisasi ini adalah peran Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang dirancang untuk menjadi pusat informasi yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Dengan adanya SIINas, diharapkan proses pengambilan keputusan terkait kebijakan industri dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan berbasis data yang akurat. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi pelaku industri dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor industri.

Pemapar ke-1 membahas tentang kebijakan penggunaan tanda SNI dan simulasi Pengajuan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)  yang disampaikan oleh Konny Sagala, Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, BSN. Ditegaskan oleh beliau bahwa SNI yang semula bersifat sukarela bisa diberlakukan menjadi wajib melalui Menteri/Ka LPNK dengan pertimbangan aspek keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup atau kepentingan nasional lainnya. Memiliki konsekwensi hukum bagi pelaku usaha jika tidak dapat membuktikan kesesuaiannya.

Kiri ke kanan: Konny Sagala, Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuain BSN (narsum), Sinta Rismayani JF Analisis Standar Madya BBSPJIKMN (moderator)

Selain itu, aplikasi Bang Beni ini juga mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan SNI demi meningkatkan kualitas produk mereka dan meminimalisir risiko hukum. Proses pelaporan pada aplikasi Bang Beni ini, dimaksudkan agar pelaku usaha mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk SNI Sukarela, dengan skema sertifikasi (acuan yang digunakan ketika pengajuan proses sertifikasi) yang ditetapkan dari BSN.

Dilanjutkan dengan pemapar ke-2 yang disampaikan oleh Matheus Hendro Purnomo, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, tentang pengajuan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Dijelaskan oleh Matheus bahwa NPB sebagai instrumen ketelusuran mutu dan dalam perkembangannya SIINAS akan terintegrasi pada SIMPKTN melalui OSS dan atau INSW. NPB harus dimiliki oleh barang yang sudah memiliki SNI Wajib, berlaku untuk barang asal import maupun produk buatan dalam negeri, wajib dicantumkan pada barang kemasan, penanda produk berkualitas karena telah memunuhi SNI yang telah dipersyaratkan, dan pendaftaran NPB tidak berlaku bagi produk pangan olahan, alat kesehatan dan kosmetika.

Diakhiri oleh Sri Bimo Pratomo, Kepala P4SI BSKJI Kemeperin, sebagai pemapar ke-3 tentang sertifikasi SNI wajib melalui SIINAS, sebuah platform digital yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data serta informasi terkait kegiatan industri di Indonesia. Diungkapkan oleh Sri Bimo bahwa yang perlu dipahami oleh pelaku industri adalah mekanisme dari login ke SIINAS, pengajuan permohonan sertifikasi SNI wajib, penerbitan sertifikat kesesuaian sampai penerbitan SPPT-SNI.

Diharapkan acara sosialisasi ini dapat memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman pelaku industri dalam menggunakan sistem Bangbeni, SIMPTKN melelui OSS dan SIINAS dalam proses pengajuan SPPT-SNI wajib dan sukarela dan NIB.

Kiri ke kanan: Hari Kusbini, Konny Sagala, Azhar Firi, Sinta Ramayani, Enuh Rusdeni, dan seluruh peserta sosialisasi aplikasi Banbeni, SIMPKTN dan SIINAS.