Penulis : Administrator

Jakarta, 4 Desember 2025 - Kementerian Perindustrian terus mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia untuk dapat menerapkan standardisasi produk yang dihasilkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standarisasi produk ini untuk memastikan bahwa seluruh produk industri yang beredar di dalam negeri telah memenuhi standar yang ditetapkan dan selaras dengan perkembangan industri saat ini yang menuntut efisiensi, keamanan, serta kualitas produk yang lebih tinggi.

Dalam rangka mendukung pemberlakuan SNI secara wajib, Kementerian Perindustrian telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), yang terdiri dari 58 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 90 Laboratorium Penguji. Salah satu LPK yang ditunjuk yaitu BBSPJIKMN sangat berperan penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar dan regulasi yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.

Foto Rapat Komite Pengaman Ketidakberpihakan BBSPJIKMN Tahun 2025.

Upaya untuk memastikan kegiatan sertifikasi dijalankan secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan, maka BBSPJIKMN menyelenggarakan rapat Komite Pengaman  Ketidakberpihakan (KPK) untuk LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk); LSSM (Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu); LSIH (Lembaga Sertifikasi Industri Hijau) dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) di lingkungan BBSPJIKMN. Kegiatan ini merupakan amanat dari ISO/IEC 17065 dan pedoman BSN yang mewajibkan lembaga sertifikasi untuk memastikan proses sertifikasi berlangsung independen dan bebas dari konflik kepentingan.

Komite Pengaman Ketidakberpihakan memiliki peran strategis dalam melakukan peninjauan terhadap seluruh aktifitas lembaga sertifikasi, termasuk struktur organisasi, proses pengambilan keputusan sertifikasi, pengelolaan resiko ketidakberpihakan, serta evaluasi potensi konflik kepentingan dari personel terkait. Dalam rapat tersebut, komite melakukan pembahasan mendalam terhadap mekanisme internal lembaga sertifikasi BBSPJIKMN untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan objektif, transparan dan sesuai prinsip impartiality.

Foto: Ibu Putu Nadi Astuti, Direktur ISKPBGNL Kemenperin (kedua dari kanan) dalam kegiatan Rapat Komite Pengaman Ketidakberpihakan Tahun 2025 yang digelar BBSPJIKMN.

Kepala BBSPJIKMN Azhar Fitri, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap aspek ketidakberpihakan merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga kredibilitas lembaga sertifikasi. “Lembaga sertifikasi harus mampu menunjukkan bahwa setiap keputusan sertifikasi didasarkan pada bukti teknis, non teknis yang valid dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Peran Komite Pengaman Ketidakberpihakan sangat penting untuk memastikan integritas tersebut tetap terjaga,”ujarnya.

Foto: Bapak Yustinus H. Gunawan, Ketua Umum AKLP (tengah) dalam kegiatan Rapat Komite Pengaman Ketidakberpihakan Tahun 2025 yang digelar BBSPJIKMN.

Rapat KPK dihadiri oleh Direktur Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam (ISKPBGNL); Kepala Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); para Ketua Asosiasi Industri (ASAKI, AKLP, APGI, ASRINDO, AIKASINDO) dan perwakilan pihak profesional, serta perwakilan dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Masing-masing berperan aktif menyampaikan data dan fakta guna peningkatan kinerja lembaga sertifikasi BBSPJIKMN.

Dengan terselenggaranya rapat ini, Kepala BBSPJIKMN menegaskan komitmennya bahwa Lembaga Sertifikasi di lingkungan unitnya terus beroperasi secara independen, profesional, dan akuntabel. Upaya ini diharapkan mampu mendukung penerapan sertifikasi SNI, SMM, SIH dan pemeriksa produk halal secara konsisten serta memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu, keamanan dan keselamatan.