Sumber: Investor Daily (02/03/2020)
JAKARTA - Pelaku industri manufaktur menunggu kepastian
penurunan harga gas bumi seperti yang dijanjikan pemerintah. Hal ini diyakini
dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperbaiki iklim industri manufaktur
nasional.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
meyakini penurunan harga gas membuat target pertumbuhan industri 5,3% tahun ini
tercapai. Sesuai rencana, pengumuman penurunan harga gas bakal dilakukan pada
Maret 2020.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Penetapan Harga Gas Bumi, pemerintah menjanjikan penurunan tarif gas industri
ke level US$ 6 per million metric british thermal units (mmbtu). Perpres itu
menyebutkan, tujuh sektor yang mendapatkan ketetapan harga gas itu yakni
industri oleokimia, pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan
karet.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik (Asaki) Edy Suyanto
mengapresiasi rencana pemerintah menurunkan harga gas industri US$ 6 per mmbtu
pada April mendatang. Dia menuturkan, biaya energi atau gas pada industri keramik
berkisar 30-35% dari biaya produksi. Harga gas untuk industri keramik di Jawa
bagian barat mencapai US$ 9,16 per mmbtu, Jawa bagian timur US$ 7,98 per mmbtu,
dan Sumatera US$ 9,3-20 per mmbtu
Saat ini, Asaki memiliki 32 anggota industri keramik ubin
dengan total kapasitas terpasang 537 juta meter persegi (m2). Utilisasi
mencapai 64,5% atau 347 juta meter persegi pada 2019 dan dapat meningkat
menjadi 95% jika harga gas dapat diturunkan tahun ini. “Peningkatan hingga
90-95% akan turut menyerap tenaga kerja sekitar 1012 ribu orang,” ujar dia di
Jakarta, pekan lalu.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemicals Indonesia (Apolin)
Rapolo Hutabarat meyakini, penurunan harga gas industri akan mendukung target
pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan terwujudnya aktivitas hilirisasi di
Indonesia. “Selama empat tahun, pelaku industri oleokimia menantikan regulasi
itu bisa terlaksana dan dapat diimplementasikan. Apalagi, industri oleokimia
termasuk tujuh sektor industri yang masuk dalam Perpres,” papar dia.
Berdasarkan data Apolin, kebutuhan gas industri oleokimia
mencapai 11,7-13,9 juta per mmbtu dari 11 perusahaan anggota Apolin. Saat ini,
industri oleokimia harus membayar harga gas industri rata-rata US$ 10-12 per
mmbtu. Variasi harga gas untuk industri oleokimia itu bergantung lokasi dan
jarak.
Dalam struktur biaya, biaya gas berkontribusi 10-12% untuk
produksi fatty acid dan 30-38% dalam menghasilkan fatty alcohol beserta produk
turunan di bawahnya. Apabila Perpres No 40/2016 bisa dijalankan untuk industri
oleokimia, dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 14.300 per dolar AS, disebutkan
akan adapenghematan US$ 47,6-81,8 juta per tahun atau Rp 0,68-1,1 triliun per
tahun.
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan
Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menuturkan, penurunan harga gas akan
memberikan empat dampak positif, yaitu biaya produksi turun, harga jual turun,
memperkuat daya saing ekspor, dan daya beli masyarakat meningkat.
Saat ini, dikatakan Fajar, industri petrokimia mesti membeli
gas sebesar US$ 9,17 per mmbtu. Pada tahun ini, kebutuhan gas 24 industri
petrokimia mencapai 74 billion british thermal unit per day (BBTUD). “Yang
harus dipahami, turunnya harga gas dapat menggerakkan industrialisasi sehingga
pertumbuhan ekonomi nasional berpeluang bisa lewati 5%,” jelas dia.
Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus
Gunawan menjelaskan, pelaku industri menunggu kepastian untuk penurunan harga
gas yang diharapkan bisa segera terlaksana. Sebab, para investor meminta
implementasi Perpres No 40/2016 bisa dijalankan secepatnya agar mendukung daya
saing dan iklim usaha yang kondusif.
Peneliti senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, TM Zakir Machmud
menyatakan, penurunan harga gas industri dalam jangka pendek dinilai dapat
mengurangi penerimaan negara. Namun, dalam jangka panjang, diyakini akan
memberi manfaat lebih besar bagi negara seperti dari tambahan pajak seiring
pertumbuhan sektor industri.
“Harga input yang tidak kompetitif adalah isu utama di
industri manufaktur. Salah satu input itu adalah energi, termasuk gas
industri,” ujar dia.
Menurut Zakir, harga energi yang tidak kompetitif akan
membuat harga hasil produksi industri menjadi tidak dapat bersaing. Upaya
menurunkan harga gas industri dilakukan agar produk yang dihasilkan industri
manufaktur dalam negeri bisa kompetitif termasuk saat harus bersaing dengan
produk impor.
“Permintaan sisi industri seperti ini, kalau mau mendorong
industri, jangan ditarik di depan, tetapi tariklah di belakang. Kalau harga
input murah, industri bergerak. Dari situlah akan didapat tambahan perolehan
pajak,” papar dia.
Target Menperin
Sementara itu, Kemenperin menilai, penurunan harga gas
industri akan menopang daya saing dan produktivitas industri manufaktur
nasional. Apabila harga gas industri dapat ditekan hingga US$ 6 per mmbtu,
target pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,3% pada 2020 tercapai.
Sejumlah besar industri manufaktur dalam negeri membutuhkan
gas, baik sebagai energi maupun bahan baku dengan harga yang kompetitif. Itu
artinya, gas berperan penting terhadap daya saing sejumlah sektor industri.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita
mengatakan, beberapa hal yang menjadi latar belakang pemerintah untuk mendorong
penurunan harga gas industri antara lain biaya produksi, harga jual produk,
serta permintaan pasar. Bagi industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku,
seperti industri tekstil hulu, petrokimia hulu, pupuk, keramik dan kaca, harga
gas merupakan bagian dari struktur biaya yang cukup besar.
Menurut Menperin, penurunan harga gas juga memiliki efek
berganda, seperti peningkatan produksi, peningkatan PDB, meningkatnya
keuntungan pada industri-industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku, serta
meningkatkan jumlah tenaga kerja. Dia mengatakan semakin kecil harga gas,
semakin besar pula keuntungan yang diterima oleh semua pihak.
Dia menceritakan, untuk sektor industri teksil, gas memakan
biaya produksi sebesar 25% dan saat ini harganya berkisar US$ 9-12 per mmbtu.
Ini menyebabkan daya saing menjadi lemah. Bagi sektor industri hulu, akibat
tingginya harga gas industri, utilisasi produksi cenderung rendah di kisaran
45%, sehingga sebagian besar industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hulu menurunkan
kapasitas produksi.
Pada industri petrokimia, dia melanjutkan, harga gas
mempengaruhi 70% struktur biaya. Selain itu, belum adanya pasokan bahan baku
etilena, propilena, polietilena (PE), polipropilena (PP), DME, dan industri
turunannya dari dalam negeri berpengaruh pada lambatnya pertumbuhan hilir
metanol. Dari aspek perdagangan, hal tersebut menyebabkan tingginya impor bahan
baku metanol.
Sumber : Investor (3/8/2021)
JAKARTA,
Investor.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan, industri
refraktori merupakan salah satu sektor strategis yang mampu menopang kinerja manufaktur
nasional. Produksi industri ini dapat memenuhi kebutuhan dasar industri
manufaktur lainnya.
“Industri
refraktori sebagai salah satu sektor strategis karena produksinya untuk
menopang kebutuhan berbagai manufaktur lainnya. Hasil dari industri refraktori
ini umumnya digunakan sebagai pelapis untuk tungku, kiln, insinerator, dan
reaktor tahan api pada industri semen, keramik, kaca dan pengecoran
logam,” kata Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT)
Kemenperin Muhammad Khayam dalam keterangan resminya, Selasa (3/8).
Khayam
optimistis, apabila industri refraktori ini tumbuh berkembang dan memiliki
performa gemilang, akan mendukung kinerja sektor industri pengolahan nonmigas,
khususnya kelompok industri bahan galian nonlogam.
“Pada kuartal I-2021,
kontribusi industri bahan galian nonlogam terhadap industri pengolahan sebesar
2,57% dan perkembangan nilai investasi industri bahan galian nonlogam
mencapai Rp 5,46 triliun,” sebut dia.
Untuk
meningkatkan daya saing industri refraktori, lanjut dia, Kemenperin berkomitmen
untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Langkah nyata
yang diwujudkan adalah meluncurkan Program Setara Diploma I (D1) Keramik dan
Refraktori, yang akan dilaksanakan di Politeknik STMI Jakarta.
“Melalui
program ini, kami berharap bisa memasok kebutuhan industri keramik dan
refraktori terhadap SDM yang terampil. Tentunya sesuai dengan perkembangan
teknologi saat ini,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Industri (BPSDMI) Kemenperin Arus Gunawan pada acara penandatanganan MoU
Program D1 Keramik dan D1 Refraktori, Selasa (3/8).
Arus
menjelaskan, kedua program tersebut merupakan hasil kerja sama antara BPSDMI
Kemenperin dengan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
(IKFT) Kemenperin yang didukung oleh Asosiasi Refraktori dan Isolasi Indonesia
(Asrindo), Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Balai Besar
Keramik (BBK), serta Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan
Galian Non-Logam.
“Program
ini merupakan wujud konkret dari komitmen Kemenperin dalam mengatasi tantangan
SDM industri saat ini, antara lain besarnya jumlah pengangguran terbuka,
tingkat pendidikan angkatan kerja yang masih rendah, dan peningkatan
produktivitas tenaga kerja,” papar dia.
Arus
menambahkan, kedua program tersebut diselenggarakan selama satu tahun oleh
Politeknik STMI Jakarta yang berkolaborasi dengan Balai Besar Keramik (BBK).
“Masing-masing program hanya membuka satu kelas untuk 30 mahasiswa pada setiap
kelasnya dan akan dikembangkan menjadi dua kelas untuk masing-masing program
pada tahun 2022 mendatang,” imbuh dia.
Tidak
hanya itu, Politeknik STMI Jakarta juga melibatkan banyak perusahaan industri
dalam penyelenggaraan kedua Program Setara D1 ini sehingga mahasiswa yang lulus
nantinya dapat langsung diserap bekerja di perusahaan-perusahaan industri
tersebut.
Beberapa
perusahaan yang terlibat dalam kerja sama kedua program ini, antara lain PT
Refratech Mandala Perkasa, PT Benteng Api Technik, dan PT Refractorindo Graha
Dinamika serta 21 perusahaan keramik yang terhimpun dalam Asaki.
Ketua
Umum Asrindo Basuki menyampaikan, terdapat 30 perusahaan yang sudah
tergabung dalam Asrindo. “Kami mengapresiasi inisiasi Kemenperin
dalam membangun iklim usaha yang kondusif melalui penyediaan SDM kompeten untuk
meningkatkan daya saing industri refraktori,” ujar dia.
Salah satu upaya untuk peningkatan kualitas
produk dalam negeri diantaranya adalah dengan cara peningkatan fasilitas
pengujian produk yaitu dengan penambahan peralatan uji. Bertempat di Balai
Besar Keramik pada hari Kamis, 30 September 2021 telah dilakukan serah terima
Peralatan uji untuk material Rockwool. Acara ini berlangsung secara online dan
offline. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh beberapa pejabat dari BSKJI dan
perwakilan dari PT. Nichias Rockwool Indonesia diantaranya Bapak Muhammad
Khayam (Dirjen IKFT), Bapak Doddy Rahadi (Kepala BSKJI), Mr. Kobayashi (Presdir
PT. Nichias Rockwool Indonesia), Bapak Ivan Kuntara (Managing Director PT.
Nichias Rockwool Indonesia), Bapak Enuh Rosdeni (Kepala PPPPSI), Bapak Adie
Rochmanto Pandiangan (Direktur ISKPBGNL)
Pada kegiatan
ini Dirjen IKFT, Bapak Khayam menyampaikan bahwa ini merupakan kerjasama dan
kolaborasi yang baik antara perusahaan dan Pemerintah dalam material Rockwool,
mengingat bahan baku yang digunakan hampir 100% merupakan bahan baku dalam
negeri. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang terus menambah kadar
tingkat komponen dalam negeri terutama untuk proyek proyek di dalam negeri.
Setelah selesainya Undang – Undang Cipta Kerja maka Kemenperin harus mampu
meningkatkan investasi, namun di sisi lain produk hasil peningkatan juga harus
bisa diserap di dalam negeri. Untuk itu kemenperin harus terus mengawal
bagaimana penyerapan pasar tersebut dapat terwujud, salah satunya dengan
melalui konsep TKDN.
Bapak Ivan
Kuntara menyampaikan juga bahwa PT. Nichias berkomitmen untuk bersama-sama
memajukan industri dalam negeri. Salah satu filosofi PT. Nichias adalah
bagaimana bisa menyatu dengan kondisi lokal (Indonesia) dan turut berkontribusi
dimana Nichias berada. Rangkaian mesin peralatan tes “hot insulation” sudah
diterima secara resmi oleh Balai Besar Keramik. Diharapkan melalui kontribusi
ini dapat turut serta mendukung kemajuan industri di Indonesia. Ketersediaan
peralatan ini menurut Bapak Enuh Rosdeni sebagai Kepala P4SI , nantinya dapat
mendukung implementasi SNI 8421:2017 yaitu untuk produk bahan isolasi panas,
penyerap suara dan tahan api dari mineral wool
Sumber
: KementerianPerindustrian (16/12/2021)
Kementerian
Perindustrian memberikan apresiasi kepada para pelaku industri di tanah
air yang telah berperan aktif dalam upaya pengembangan produk halal. Kegiatan
ini diwujudkan melalui pelaksanaanIndonesia Halal Industry Award (IHYA)
2021.
“Dalam
rangkaian IHYA 2021, telah dilaksanakan proses sosialisasi hingga terkumpul
sebanyak 145 peserta dari berbagai sektor industri. Jumlah tersebut menunjukkan
antusiasme dan kesadaran para pelaku industri kita akan peluang pengembangan
produk halal,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta,
Kamis (16/12).
Acara
Penganugerahan IHYA 2021 akan dilangsungkan pada 17 Desember 2021. Proses
penjurian telah selesai dilakukan, dengan melibatkan dari kalangan pembina
sektor, kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta organisasi
masyarakat.
“Dalam
acara puncak tersebut, rencananya Bapak Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin
bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan
menganugerahkan sebanyak 14 penghargaan dari tujuh kategori dalam ajang
IHYA,” papar Dody.
Ketujuh
kategori tersebut, yakni pertama, Best Halal Innovation yang
diberikan kepada berbagai pihak yang melakukan inovasi di bidang halal, baik
secara individu, kelompok, lembaga, maupun perusahaan industri. Kedua, Best
Social Impact Initiative yang diberikan kepada kelompok dan
perusahaan yang berperan besar dalam pengembangan Industri Halal, baik pada
zona lokal, daerah, maupun nasional dengan mengalokasikan secara khusus
penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Ketiga, Best
Halal Supply Chain, diberikan kepada perusahaan industri yang
secara konsisten mampu memastikan bahan baku dan bahan penolong yang digunakan
berasal dari sumber-sumber yang halal, thoyyib, dan mampu
tertelusur. Keempat, penghargaan kategori Best Small Enterprise yang
diberikan kepada perusahaan industri kategori kecil yang secara konsisten
menjalankan prinsip-prinsip Halal dalam menjalankan produksinya.
Kelima, Best
Halal Industrial Estate yang diberikan kepada perusahaan
Kawasan Industri yang menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan Kawasan
Industri Halal. Keenam, Best Export Expansion yang
diberikan kepada perusahaan industri yang menunjukkan kinerja ekspor produk
halal yang luar biasa. Ketujuh, Best Halal Financial Support yang
diberikan kepada lembaga atau institusi keuangan yang memberikan dukungan
terhadap tumbuhnya industri halal nasional.
Sekjen Kemenperin
optimistis,ajang IHYA 2021 bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi para
pelaku industri dalam pengembangan produk halal. “Selain itu, akan menciptakan
wirausaha dan inovasi baru di dalam pengembangan industri halal. Hal ini tentu
sangat penting dalam mendorong Indonesia menjadi pemain halal tingkat global,”
tuturnya.
Kategori-kategori
yang ada dalam Indonesia Halal Industry Awards 2021 sendiri merupakan
gambaran dari strategi untuk mendukung visi ekonomi Syariah nasional yaitu
menjadikan “Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat
ekonomi syariah terkemuka dunia”, sebagaimana termaktub di Masterplan Ekonomi
Syariah Indonesia 2019-2024.
“Adapun
empat strategi utama yang menjadi acuan para pemangku kepentingan yaitu
penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Syariah, penguatan usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital,” papar Kepala Pusat
Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kemenperin, Junaidi Marki.
Sumber : Tempo.co
Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita
melantik 17 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama
di lingkungan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Dalam kesempatan
tersebut, dilantik 15 pejabat setingkat Eselon II serta dua pejabat Fungsional
Ahli Utama untuk meningkatkan kinerja jajaran Kementerian Perindustrian. “Hal
ini menyikapi arahan Presiden dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional, sehingga Kemenperin perlu mengambil langkah-langkah konkret, termasuk
dalam percepatan pelaksanaan anggaran,” ujar Agus di Jakarta, Jumat 21 Januari
2022.
Menperin melakukan penyusunan kembali jajarannya dalam
rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan produktivitas kinerja di
tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, Menperin mengapresiasi kinerja jajaran
Kemenperin yang dibuktikan dengan beberapa capaian prestasi, di antaranya Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan dari
BPK sebanyak 13 kali berturut-turut sejak tahun 2008, 13 kali meraih
Penghargaan Standar Tertinggi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Juara I
BMN Award dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya, peringkat utama kategori
Kemitraan Tingkat Pusat pada Anugerah KPPU Award 2021 dan predikat Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam
penganugerahan Zona Integritas 2021. Selain itu, Kemenperin berhasil
merealisasikan anggaran tahun 2021 dengan capaian 97,45 persen. “Karenanya,
jajaran Kemenperin, termasuk para pejabat yang hari ini dilantik, dituntut
untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam
rangka membangun sektor industri manufaktur yang berdaulat, mandiri, berdaya
saing, dan inklusif,” tegas Menperin.
Sektor industri manufaktur dipandang sebagai pendorong utama
bagi Indonesia untuk keluar dari resesi yang merupakan dampak pandemi. Hal ini
dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain investasi, ekspor, impor,
kontribusi pajak, kontribusi terhadap PDB, tingkat pertumbuhan, Purchasing
Manager’s Index (PMI), dan ketenagakerjaan. Untuk itu, di tahun 2022,
diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam memperkuat peran sektor ini. Langkah
utama yang perlu dilakukan adalah melaksanakan program-program prioritas dan
unggulan di tahun 2022, serta menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi sektor
industri. Sebelumnya, Menperin memaparkan tantangan-tantangan bagi industri
manufaktur di Indonesia, antara lain kesulitan bagi IKM untuk bermitra dengan
industri besar dan masuk dalam Global Value Chain, belum dimanfaatkannya
instrumen fiskal secara optimal untuk meningkatkan daya saing industri, dan
masih enggannya pelaku pelaku industri untuk masuk ke Kawasan Industri Halal.
Selain itu, kesiapan Kawasan Industri Halal, disrupsi dalam supply
chain, serta perlu upaya mitigasi pada sektor industri
terhadap risiko belum berakhirnya pandemi Covid-19. “Di sini, peran jajaran
Kemenperin sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan dan mencapai
target-target sektor manufaktur di tahun 2022 yang telah ditetapkan,” kata
Agus. Target-target tersebut meliputi pertumbuhan industri manufaktur 4,5-5
persen, nilai ekspor industri manufaktur pada kisaran 175-180 miliar dolar AS,
investasi Rp300-310 triliun, serta penyerapan tenaga kerja sebesar 20,84 juta
TK di tahun 2022.
Adapun para pejabat yang dilantik adalah Feby Setyo Hariyono
sebagai Kepala Biro Perencanaan, Ikana Yossye Ardianingsih sebagai Kepala Biro
Hukum Wulan Aprilianti Permatasari sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi,
Wawas Swathatafrijiah sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, R Janu Suryanto
sebagai Inspektur II, serta Sri Hastuti Nawaningsih sebagai Inspektur IV.
Kemudian, Abdulah sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil, Saiful Bahri sebagai Direktur Industri Kimia Hilir dan
Farmasi, Wiwik Pudjiastuti sebagai Direktur Industri Semen, Keramik, dan
Pengolahan Bahan Galian Non Logam, serta Emil Satria sebagai Direktur Industri
Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan. Selanjutnya, M Arifin sebagai Sekretaris
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika,
Liliek Widodo sebagai Direktur Industri Logam, dan Ni Nyoman Ambareny sebagai
Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan. Kemudian E Ratna
Utarianingrum sebagai Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa
Industri, serta Muhammad Taufiq sebagai Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan.
Adapun Sony Sulaksono dan Budi Susanto dilantik sebagai Pejabat Fungsional
Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Utama.
oleh Rahayu Dwi Lestari (Sie Informasi-Balai Besar Keramik, 19 Maret
2020)
Kunjungan kerja Kepala BPPI Kementerian Peindustrian Dr. Ir. Taufik
Bawazier, M.si ke Balai-Balai Besar (BBT, BBK, B4T, BBLM dan BBPK) di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2020 adalah untuk mencari produk masker buatan atau hasil
penelitian balai besar, bersilaturahmi, dan mendengar laporan dari Ka
Balai-Balai tentang rencana TA 2021 dan realisasi kinerja triwulan pertama TA
2020 agar jika ada hal-hal yang bersifat prioritas dengan skala nasional yang
perlu dibantu akan ditindaklanjuti oleh BPPI ke pemerintah pusat. Kunjungan
diawali dengan pertemuan bersama di Balai Besar Tekstil.
Menanggapi pencegahan dan penanggulangan COVID-19, Taufik Bawazier
menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengisu satgas COVID-19 sampai tanggal 29
Mei 2020, mempunyai langkah-langkah khusus yaitu dari sisi demand dilakukan
stimulus fiskal, ASN dipekerjakan di rumah, beberapa hal sudah dilakukan yang
sifatnya mengurangi resiko dari beredarnya COVID-19.
Sebenarnya BPPI Kemenperin mempunyai peran besar tetapi sayang kurang
terangkat ke permukaan. Himbauannya kepada balai-balai besar adalah agar
sebagai Kemenperin diharuskan dapat berpikiran secara suplay yaitu apa
kemampuan yang kita miliki yang dapat diberikan kepada negara. Kemudian muncul
edaran dalam konteks anggaran yaitu relokasi anggaran kearah COVID-19, mengatur
ulang dampak dari setiap kegiatan yang dihasilkan, misalnya ada kemampuan untuk
membuat masker, disinfektan, bahan baku atau bahan pokok untuk IKM, paling
tidak menjaga agar masyarakat tetap ada power supply sebab
jika kondisi negara dibiarkan dua minggu atau sampai dua bulan akan
mengakibatkan perekonomian menjadi negatif. Hal ini menjadi fokus Menteri
Perindustrian dan Menteri Perekonomian untuk penajaman dari kegiatan-kegiatan
dan pengaturan ulang belanja modal. Belanja modal jika ada kontribusi yang kuat
dapat terus dijalankan.
BPPI juga mempunyai langkah-langkah yaitu dari setiap kegiatan-kegiatan
yang dilakukan difokuskan untuk dapat mengurangi dampak dari resiko kondisi
pekembangan terakhir COVID-19. Misalnya yang sifatnya ke dalam adalah pelayanan
kepada masyarakat yang pada dasarnya harus tetap dijalankan tetapi harus
memperhatikan keamanan dari petugas layanan, maka masing-masing kepala balai
dapat membuat metode, kebijakan dan diskresi tersendiri; melindung pegawai yang
mengunakan kendaraan umum diberikan relaksasi, inventarisasi kemampuan
masing-masing balai-balai dan mengatur ulang kegiatan-kegiatan yang ada tanpa
ada pemotongan anggaran.
Sehubungan dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat bahwa
masing-masing kementerian/lembaga tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan
nama satker dengan badan dan atau balai penelitian dan pengembangan, maka
kemenperin akan kembali menginventarisasi dan pengaturan ulang.
Sementara ini perubahan nama Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI) diusulkan oleh Kepala BPPI kepada Sekjen dan Menteri Perindustrian
menjadi Badan Peningkatan Produktifitas Industri.
Taufik Bawazier juga mengimbau ke balai-balai bahwa untuk program
kegiatan tahun anggaran 2021, jika ada kebutuhan terkait tenaga ahli dari luar
negeri dan infrastruktur layanan silakan diusulkan, kegiatan riset pengembangan
yang aplikatif ke industri dan berkoordinasi dengan lintas sektoral, kegiatan
riset diarahkan untuk menggiatkan subsitusi import sebesar 25% dimana dapat
dilakukan di bahan baku (input) atau proses atau produk jadi (output),
meningkatkan utilitas, diversifikasi, menciptakan inovasi dan dapat
meningkatkan daya saing industri.
Kepala Balai Besar Tekstil (BBT) Wibowo, mendapat kesempatan pertama
untuk menyampaikan kinerjanya pada TA 2020 dan rencana program TA 2021. Yang
menjadi permasalahan di BBT adalah besaran anggaran yang disetujui oleh
pemerintah pusat untuk program kegiatan, dimana perlu diketahui bahwa BBT fokus
pada kegiatan fungsional textile dan learning factory dengan
mengembangkan serat alam yaitu serat rami anti bakteri sebagai subsitusi import
di Indonesia. Yang perlu menjadi pertimbangan oleh BBT setelah mendapat arahan
dari Ka BPPI dari program tersebut adalah supply and demand, HS
yang dominan, nilai tambah bagi industri dalam negeri, impact ekonomi
secara nasional jika bisa menjadi subsitusi impor, status keberlanjutan supply sumber
daya alamnnya, kesiapan SNI yang termuktahir, infrastruktur dan SDM, link
& match industrinya, mekanisme pembudayaan dan pengolahan serat
rami ke masyarakat dan industri yang terkoneksi secara nasional, kolaborasi
lintas sektoral dengan Kementerian Kehutanan, feasibility study serat
rami untuk learning factory dan skala IKM.
Sedangkan dari Balai Besar Keramik (BBK) disampaikan oleh Kepala
Balainya Gunawan antara lain :
Adapun arahan dari Ka BPPI terkait hal-hal tersebut di atas bahwa untuk
kegiatan penelitian hampir sama dengan yang diberikan kepada BBT yaitu tujuan
riset adalah untuk meningkatkan daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi
nasional, oleh sebab itu kriteria-kriteria yang dibutuhkan harus dipenuhi
dengan tambahan memperhatikan national pricing dan minimasi
ketergantungan.
Sumber : Industry
Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu
pengembangan industri keramik nasional agar bisa lebih berdaya saing
global.
Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan
membangun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang keramik yang siap
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri keramik.
"Saat ini, industri keramik Indonesia tercatat menduduki
peringkat ke-8 dunia, dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta m2
per tahun, serta mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang,"
kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin,
Doddy Rahadi di Jakarta, Senin (7/2).
Selaras dengan program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi
SDM industri, Balai Besar Keramik (BBK) selaku salah satu unit kerja di bawah
binaan BSKJI, telah membangun LSP untuk memberikan layanan jasa sertifikasi
kompetensi kepada SDM industri keramik nasional.
"LSP keramik memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa
SDM yang disertifikasi memenuhi persyaratan skema sertifikasi sesuai bidangnya,
yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja berdasarkan Standard
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang keramik," papar
Doddy.
SKKNI terkait industri keramik tertuang dalam Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 190 Tahun 2016 tentang Penerapan SKKNI Kategori Industri
Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Galian Non Logam Bidang Industri
Keramik Tableware dan Saniter.
"SKKNI tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal seiring dengan
tersedianya LSP bidang keramik," tegas Doddy.
Menurutnya, kualitas SDM dengan kompetensi kerja yang terstandar,
akan mendorong peningkatan daya saing industri keramik nasional.
"Dengan saya saing yang tinggi, sektor industri keramik akan
dapat berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas produk keramik nasional
sehingga turut berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,"
imbuhnya.
Ke depan, dengan dukungan asesor kompetensi, skema sertifikasi dan tempat uji
kompetensi yang memadai, LSP keramik BBK akan memberikan layanan jasa
sertifikasi profesi bidang keramik dengan unit kompetensi pengujian mutu produk
keramik tableware dan sainter.
"Skema kompetensi akan terus dikembangkan sejalan dengan
perkembangan SKKNI," ujar Kepala BSKJI.
Lebih lanjut, pendirian LSP di BBK merupakan salah satu
pengembangan peran, selain memberikan layanan sertifikasi produk, sistem
manajemen mutu, serta industri hijau dan halal.
“Melalui layanan sertifikasi profesi tersebut, BBK ikut berperan
aktif dalam mencetak SDM industri keramik Indonesia yang kompeten, berdaya
saing dan siap mengadapi persaingan bebas terhadap pasar tenaga kerja,"
pungkasnya.
Sumber : Pasar Dana (4/8/2021)
Pasardana.id - Pemerintah melalui
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya untuk meningkatkan daya saing
industri keramik dan refraktori melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM)
yang kompeten.
Salah
satunya, yakni dengan meluncurkan Program Setara Diploma I (D1) Keramik dan
Refraktori, yang akan dilaksanakan di Politeknik STMI Jakarta.
"Melalui
program ini, kami berharap bisa memasok kebutuhan industri keramik dan
refraktori terhadap SDM yang terampil. Tentunya sesuai dengan perkembangan
teknologi saat ini," ucap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Industri
(BPSDMI) Kemenperin, Arus Gunawan dalam siaran pers, Selasa, 3 Agustus 2021.
Ditambahkan,
kedua program tersebut diselenggarakan selama satu tahun oleh Politeknik STMI
Jakarta yang berkolaborasi dengan Balai Besar Keramik (BBK).
"Masing-masing
program hanya membuka satu kelas untuk 30 mahasiswa pada setiap kelasnya, dan
akan dikembangkan menjadi dua kelas untuk masing-masing program pada
2022," imbuhnya.
Tidak
hanya itu, Politeknik STMI Jakarta juga melibatkan banyak perusahaan industri
dalam penyelenggaraan kedua Program Setara D1 ini sehingga mahasiswa yang lulus
nantinya dapat langsung diserap bekerja di perusahaan-perusahaan industri
tersebut.
"Beberapa
perusahaan yang terlibat dalam kerja sama kedua program ini, antara lain PT
Refratech Mandala Perkasa, PT Benteng Api Technik, PT Refractorindo Graha
Dinamika, serta 21 perusahaan keramik yang terhimpun dalam ASAKI (Asosiasi
Aneka Industri Keramik Indonesia)," bebernya.
Dalam
kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri,
Iken Retnowulan menjelaskan, bahwa tujuan kegiatan penyelenggaraan pendidikan
Setara D1 Kerja sama Industri ini adalah untuk membekali calon tenaga kerja
dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis.
"Lulusan
program pendidikan Setara D1 ini nantinya langsung ditempatkan bekerja dalam
rangka meningkatkan daya saing industri," harap Iken.
Sementara
itu, Dirjen IKFT, Muhammad Khayam mengungkapkan, industri refraktori dinilai
sebagai salah satu sektor strategis karena produksinya untuk menopang kebutuhan
berbagai manufaktur lainnya.
Hasil
dari industri refraktori ini umumnya digunakan sebagai pelapis untuk tungku,
kiln, insinerator, dan reaktor tahan api pada industri semen, keramik, kaca dan
pengecoran logam.
Khayam
optimistis apabila industri refraktori ini tumbuh berkembang dan memiliki
performa gemilang, akan mendukung kinerja sektor industri pengolahan nonmigas,
khususnya kelompok industri bahan galian nonlogam.
"Pada
kuartal I-2021, kontribusi industri bahan galian nonlogam terhadap industri
pengolahan sebesar 2,57 persen dan perkembangan nilai investasi industri bahan
galian nonlogam mencapai Rp5,46 triliun," tutur Khayam.
Lebih
lanjut ia mengemukakan, industri keramik Indonesia saat ini menduduki peringkat
kedelapan dunia dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta meter
persegi per tahun dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 150 ribu orang.
Meningkatnya
pembangunan di sektor infrastruktur dan properti, seperti real estate,
perumahan, apartemen, dan bangunan lainnya, membuat permintaan pasar dalam
negeri semakin bertambah.
"Dalam
jangka panjang, industri keramik nasional akan sangat prospektif, mengingat
konsumsi keramik nasional per kapita masih sekitar 1,4 meter persegi yang perlu
dioptimalkan lagi karena konsumsi ideal dunia telah mencapai lebih dari tiga
meter persegi," pungkas Khayam.
Sumber : Investor.id
JAKARTA - Kementerian Perindustrian RI, Federasi Teknologi Informatika Indonesia (FTII), Indonesia Internet Governance Forum (IGF) dan Nagayana Indonesia Gelar Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022
Kolaborasi dan sinergi antar seluruh pihak merupakan kunci dalam implementasi industri 4.0. Transformasi industri 4.0 akan menjawab permasalahan yang dihadapi pelaku industri dan mempercepat pemulihan industri nasional saat ini.
Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) bekerjasama dengan Federasi Teknologi Informatika Indonesia (FTII), Indonesia Internet Governance Forum (IGF) dan Naganaya Indonesia sebagai Event Organizer telah menyelenggarakan kegiatan Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 dengan tema “Accelerate the Implementation of Industry 4.0 to Support Inclusive and Sustainable Industries for National Recovery”.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Doddy Rahadi menyampaikan, perlunya wadah berkumpul stakeholder terkait dalam pelaksanaan implementrasi Industri 4.0 di Indonesia.
Terutama untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar pihak meliputi: pemerintah, pelaku industri/asosiasi, akademisi dan lembaga R&D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan guna mempercepat proses transformasi Industri 4.0 serta membangun jejaring dan kolaborasi. Acara yang berlangsung di Hotel JS luwansa Jakarta, 8 Maret 2022 ini juga dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta secara offline dan hampir 300 peserta secara online.
Melalui acara Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022, Kementerian Perindustrian dan seluruh stakeholder terkait berupaya untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri/asosiasi, akademisi, lembaga R & D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan untuk dapat mendukung transformasi teknologi sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dalam program nasional Making Indonesia 4.0.
“Langkah – langkah yang dilakukan Kementerian Perindustrian dalam pelaksaaan Making Indonesia 4.0 antara lain asesmen INDI 4.0, pemberian INDI award, pendampingan Industri 4.0, penunjukkan lighthouse industry 4.0, pengembangan SDM Industri 4.0, pendirian PIDI 4.0 dan capability center, serta pelatihan e-commerce kepada IKM,” tambah Heru Kustanto, Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri.
Dalam rangka mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pada akselerasi industri 4.0 dan membahas mengenai perkembangan industri 4.0 di Kementerian/Lembaga/BUMN, industri/asosiasi, technology provider, Lembaga R&D, konsultan dan akademisi, Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) berkolaborasi dengan Naganaya Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan event Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 di Jakarta pada tanggal 24 – 25 Agustus 2022.
“Kegiatan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022 akan menjadi sebuah lapangan untuk seluruh pemain industri 4.0 baik itu Pemerintah, Pelaku Industri, Asosiasi/Komunitas, Akademisi dan pihak lainnya untuk berdiskusi dan mengetahui teknologi terkini industri 4.0”, Aditya Adiguna, Direktur Utama, PT. Naganaya Indonesia Internasional.
Kegiatan Indonesia 4.0 Conference & Expo tidak hanya akan mengundang pembicara nasional saja, tetapi juga turut menghadirkan pembicara global yang akan memberikan informasi, ilmu, maupun pandangan terkait isu terkini industri 4.0. Disamping itu, kegiatan ini juga mentargetkan kurang lebih 100 peserta pameran dari perusahaan teknologi nasional maupun global, BUMN, startup, kampus, asosiasi dan lembaga pemerintah yang akan memamerkan teknologi terkini dan informasi terkait industri 4.0.
Adapun rangkaian acara pendukung lainnya yaitu : Smart Factory Forum yang merupakan event road show sebelum event utama yang diadakan di 2 tempat yaitu Batam dan Karawang untuk mengundang para pemangku kepentingan industri yang terdapat pada di sekitar kota tersebut dalam hal teknologi industri 4.0. Podcast 4.0 yang berkonsep pembicaraan ringan mengenai teknologi 4.0 dan yang terakhir Indonesia Internet Governance Forum yang bersamaan diadakan dalam event utama dengan konsep Focus Group Discussion dari FTII dan ID-IGF.
Sumber : KPAII
Direktorat
Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional bersama Korea-Indonesia
Industry and Technology Cooperation Center (KITC) menyelenggarakan FGD
Penjajakan Kerja Sama Sumber Daya Industri (SDI) Pengembangan Logam Tanah
Jarang: Khususnya Nikel dan Silikon di Hotel Padma Bandung pada tanggal 10-11
Maret 2022. Acara dibuka oleh Direktur ASDIPI, Ibu Iken Retnowulan, dan dihadiri
oleh berbagai stakeholder industry terkait pengembangan logam
tanah jarang, pengolahan silicon dan pengolahan nikel.
Direktur
ASDIPI menyampaikan pada pelaksanaan FGD tersebut, Kemenperin dan KITC berupaya
menghimpun informasi serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait dalam
rangka membahas rencana Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE)
Korea dengan lembaga afiliasinya Korea Evaluation Institute of
Industrial Technology (KEIT) untuk melakukan “Preliminary
Feasibility” terhadap pengembangan pengolahan mineral Silikon dan Nikel
untuk pemanfaatan industri dan global value chain antara kedua
negara.
Pada
kegiatan ini, stakeholder yang turut menyampaikan paparan
terdiri dari:
Peluang
kerja sama pada pemanfaatan logam tanah jarang, nikel dan silika hingga saat
ini masih terbuka lebar baik itu melalui kerja sama pengembangan bersama maupun
kerja sama lainnya. Melalui FGD ini diharapkan terjadi sharing
knowledge dan tukar pikiran antara para stakeholder industri
maupun peneliti di antara kedua negara dalam bidang teknologi terbaru dalam pengolahan
LTJ, nikel dan silika serta peningkatan kemampuan sumber daya industri agar
terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam peningkatan daya saing industri
nasional. Selain itu, diharapkan juga para stakeholder industri
terkait dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat menjalin networking dengan
rekan-rekan dari Korea Selatan.
Sebagai
tindak lanjut, setelah pelaksanaan FGD ini pihak Korea Selatan akan mendalami
lagi potensi kerja sama feasibility study dengan stakeholder terkait
mengenai pengembangan teknologi pengolahan pengolahan LTJ, nikel maupun silikon
dalam pemanfaatannya pada pengembangan baterai listrik dan electric
vehicle.