Berita

Sebuah Transformasi, Dulu Importir Sekarang Menjadi Produsen Ubin Keramik


Penulis: Humas BBSPJIKMN

Administrator: Prakom BBSPJIKMN

Tanggal: Maret 2024

 

PT Surya Bangunan Semesta adalah perusahaan importir ubin keramik yang didirikan pada tahun 2013. Perusahaan ini melakukan importasi ubin keramik dari negara China dan India untuk dijual di pasar Indonesia. Namun saat ini perusahaan tersebut telah melakukan sebuah perubahan. PT Surya Bangunan Semesta kini telah bertransformasi menjadi produsen ubin keramik di Indonesia dengan nama PT Rumah Keramik Indonesia.

PT Rumah Keramik Indonesia terletak di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang). PT Rumah Keramik Indonesia menginvestasikan dana sebesar Rp 1,5 triliun dalam pembangunan pabriknya. Di area seluas 14 hektare ini, PT Rumah Keramik Indonesia berencana mencapai kapasitas produksi sebesar 21,6 juta meter persegi per tahun dalam progres target produksi 5 tahun ke depan. Kegiatan pemasarannya juga berfokus pada pemasaran lokal dan di tahun ketiga berencana akan mulai menjajal pasar ekspor.

          PT Rumah Keramik Indonesia berharap dengan adanya pembangunan pabrik ubin keramik ini, perusahaan dapat menyerap sekitar 1000 orang tenaga kerja lokal yang akan bersama-sama memajukan perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah agar terjadi hilirisasi industri, yang menciptakan lapangan kerja dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi terutama bagi masyarakat dan usaha-usaha di sekitarnya.

Mesin Produksi Ubin di PT Rumah Keramik Indonesia

Pembangunan pabrik PT Rumah Keramik Indonesia telah selesai di tahun 2023. Pabrik ini megaplikasikan latest energy saving technology, Green Industry, dan emission reduction technology. Ini sebagai bukti nyata dalam meningkatkan kekuatan industri dalam negeri dan memajukan perekonomian bangsa. Adapun jenis yang diproduksi PT Rumah Keramik Indonesia ini berjenis B.I.a, salah satu jenis ubin keramik yang di-press kering dan kadar penyerapan air nya maksimal 0,5 persen.

Pabrik yang memulai pembangunannya di KIT Batang ini, telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Groundbreaking ini merupakan yang pertama untuk industri keramik, dan juga perdana dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Bahlil juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas berbagai upaya yang telah di lakukan oleh PT Rumah Keramik Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan selalu berupaya mendukung berbagai kegiatan industri di Indonesia sehingga roda perekonomian pasca wabah covid-19 bisa berjalan normal dan semakin baik.

Hal ini dilakukan dengan tujuan pemerintah untuk mendukung program substitusi impor sebesar 35 persen dan menyelesaikan persoalan impor dengan mengoptimalkan pasar dalam negeri dengan produk-produk industri dalam negeri. Tentu saja  yang selaras dengan program pemerintah yakni Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah dan pihak swasta ini memang sangat penting. Hal itu dikatakan Bahlil bahwa pemerintah memberikan insentif, perizinan yang mudah, impor barang modal (tidak terkena bea cukai) dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang terjangkau sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih baik dan kompetitif. Sementara itu, Bahlil juga menyatakan pihaknya akan mengawal PT Rumah Keramik Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan kebijakan HGBT dengan masuknya pipa gas sepanjang 60–70 km ke KIT Batang. 

Direktur PT Rumah Keramik Indonesia, Surya Handoko mengatakan optimismenya bahwa produknya siap bersaing dengan produk luar negeri karena produknya sama dengan yang diimpor selama ini. Hal yang dipelajari selama menjadi importir menjadi dasar penerapan kualitas serta keinginan untuk memberi nilai tambah bagi Negara.

           Pada tanggal 26 Februari 2024, Ketua Tim Sertifikasi BBSPJIKMN, Heru Munadhir bersama dengan tim kemitraan telah melakukan kunjungan ke PT Rumah Keramik Indonesia untuk melakukan penjajakan kerja sama untuk proses pengajuan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dan layanan jasa sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015. Proses produksi di PT Rumah Keramik Indonesia itu sendiri sudah dimulai sejak 1 Maret 2024.


Direktur PT Rumah Keramik Indonesia, Surya Handoko bersama Tim dari BBSPJIKMN




Selengkapnya
Studi Banding TUSI Pemanfaatan Teknologi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP), Kementerian Pertanian Ke BBSPJIKMN

                                                                                                  Foto bersama Kepala BBSPJIKMN dengan Kepala BISIP beserta tim

Penulis: Humas BBSPJIKMN

Administrator: Prakom BBSPJIKMN


Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, yang telah bertransformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) sejak September 2022.

Adapun tujuan BISIP melakukan studi banding ke BBSPJIKMN (22/12/2023) adalah untuk mengetahui prosedur dan mekanisme tugas dan fungsi kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri (opti) yang sudah berjalan di BBSPJIKMN. Kegiatan opti di BBSPJIKMN merupakan kegiatan layanan jasa teknis dalam bentuk PNBP, yang diberikan kepada industri sebagai bentuk dukungan pada pengembangan industri keramik di Indonesia.

Azhar Fitri Kepala BBSPJIKMN menjelaskan bahwa tujuan kegiatan layanan jasa ini adalah membantu industri keramik dalam penyediaan jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri yang mencakup peralatan uji (kendali mutu), transfer teknologi, kemitraan layanan jasa industri, pemanfaatan limbah dan peralatan proses.

“Bagi IKM layanan opti ini dapat berbentuk keikutsertaan industri dalam program  Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) dan Program Penguatan Industri Melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI) yang diluncurkan oleh BSKJI Kemenperin”, ungkap Kristanto Wahyudi Ketua Tim Kerja optimalisasi teknologi BBSPJIKMN.

Program Percepatan Pemanfaatan Teknologi melalui DAPATI adalah program yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian melalui Pusat OPTIJI-BSKJI.  Pendanaan DAPATI diberikan dengan skema kemitraan yang diperlukan untuk jasa konsultasi teknologi. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh Balai Besar Standardisasi dan Balai Standardisasi sebagai unit pelayanan teknis dibawah BSKJI berperan sebagai penyedia jasa guna membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi IKM dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri.

Adapun tujuan dan manfaat program DAPATI bagi IKM adalah: 1) Untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mutu produk, dan atau desain produk yang dapat meningkatkan daya saing; 2) Mendapatkan bantuan tenaga ahli/konsultan teknologi industri untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan IKM; 3) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang teknis produksi, mesin peralatan, lingkungan dan manajemen untuk pengembangan teknologi industri.

Program DAPATI diperuntukkan bagi industri kecil dan menengah yang memiliki legalitas berusaha di sektor industri, dan mampu membiayai cost sharing minimal sebesar 25% dari biaya konsultansi. Bentuk bantuan dalam program DAPATI ini adalah bantuan sebagian pendanaan yang diperlukan untuk pelayanan jasa konsultansi teknologi dan pendampingan tenaga ahli dari Balai Besar dan Balai Standardisasi  dan Pelayanan Jasa Industri di lingkungan BSKJI.

Ruang lingkup jasa konsultansi teknologi industri yang dapat diberikan oleh Balai melalui program DAPATI ini meliputi :

l  Perbaikan teknologi proses produksi dalam rangka peningkatan produktifitas dan efisiensi;

l  Perbaikan lay-out mesin/peralatan produksi dalam rangka peningkatan efisiensi produksi;

l  Pengembangan produk baru, perbaikan mutu produk dan kendala sesuai dengan standar yang ditetapkan;

l  Penerapan dan perbaikan teknologi pencegahan, pencemaran dan teknologi daur ulang;

l  Penerapan dan perbaikan sistem pengendali mutu

Tentunya kebutuhan konsultansi teknologi industri tiap IKM akan berbeda disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan prioritas yang diperlukan.

Permasalahan yang dihadapi IKM antara lain karena masih terbatasnya pemanfaatan pengetahuan soal desain produk, kualitas mutu produk, teknologi proses bahan baku yang lebih efisien disamping itu masih banyak dunia usaha yang sangat bergantung pada teknologi dari luar negeri, atau teknologi perusahaan induknya, dan masih terbatasnya akses terhadap sumber-sumber informasi, teknologi, pelayanan pemasaran online, kompetensi tenaga kerja dan adanya keengganan IKM untuk menggunakan tenaga ahli dari luar perusahaan, karena alasan biaya serta budaya yang masih melekat serta pola pikir yang masih perlu ditingkatkan dalam proses produksi.

Salah satu faktor penunjang perpanjangan mata rantai produksi serta peningkatan nilai tambah produktivitas dan daya saing industri adalah peningkatan mutu/proses dan diversifikasi produk/proses melalui pendampingan konsultansi.

Nuning Nugrahani Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian menyampaikan bahwa tusi opti ini merupakan hal baru bagi unitnya yang perlu adaptif dengan kebutuhan industri, dan dampaknya harus mempunyai nilai tambah dan manfaat bagi industri.

Kegiatan studi banding diakhiri dengan menjelaskan lebih lanjut prosedur dan mekanisme layanan opti ini sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan oleh BBSPJIKMN sebagai bahan wacana bagi tim BISIP

Selengkapnya
Kemenperin Dorong Penerapan SNI Wajib Keramik dan Dekarbonisasi Sektor Industri Manufaktur

Penulis: Humas BBSPJIKMN

Administrator: Prakom BBSPJIKMN

        Peningkatan kinerja ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari peran peningkatan daya saing khususnya di bidang sektor industri. Berdasarkan laporan Global Competitiveness Index tahun 2023 yang dirilis oleh International Institute for Management Development (IMD) peringkat daya saing Indonesia naik dari posisi ke-44 menjadi ke-34 atau menanjak 10 level. Pemeringkatan yang dilakukan oleh IMD tersebut didasarkan pada empat kriteria, yaitu kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan infrastruktur.

Peningkatan daya saing sektor industri di Indonesia salah satunya didukung oleh aktifitas kinerja sektor industri manufaktur yang terus berupaya bertahan dan maju di tengah kondisi tekanan ekonomi global yang belum stabil. Hal ini ditandai dari capaian Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global Market Intelellingence Jingyl Pan, pada November 2023 menguat ke level 51,7 atau meningkat 0,2 poin dari Oktober 2023 yang berada di posisi 51,5. Artinya ekspansi sektor manufaktur Indonesia masih bertahan hingga triwulan IV tahun 2023.

Kinerja sektor industri manufaktur keramik dan bahan galian nonlogam tidak terlepas dari penerapan SNI wajib yang menjadi salah satu kebijakan Kemenperin dalam upaya memberi perlindungan keamanan, keselamatan konsumen, menjaga kelestarian lingkungan hidup, jaminan mutu produk dan mendorong kapasitas produksi industri dalam negeri. Pelaksanaan penerapan SNI wajib keramik didukung oleh Lembaga Sertifikasi (LS) yang telah terakreditasi oleh KAN salah satunya adalah Lembaga Sertifikasi BBSPJIKMN.

Dalam rangka pemeliharaan akreditasi terkait ketidakberpihakkan, LS BBSPJIKMN menyelenggarakan Rapat Komite Ketidakberpihakkan (12/12/2023) di Jakarta, dengan agenda mengevaluasi unjuk kinerja Lembaga Sertifikasi BBSPJIKMN, membantu mengembangkan persiapan menuju Badan Layanan Umum (BLU) dan kebijakan yang berkaitan dengan ketidakberpihakan dan tetap menjaga kegiatan sertifikasi yang konsisten dan berkelanjutan.

Azhar Fitri Kepala BBSPJIKMN menyampaikan bahwa kegiatan ini juga memberikan saran mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kepercayaan sertifikasi, termasuk keterbukaan dan persepsi publik, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan sertifikasi BBSPJIKMN yang lebih baik kepada seluruh stakeholder. Semoga hasil rapat hari ini dapat mendukung dan membantu mendorong peningkatan daya saing industri, khususnya industri keramik dan mineral nonlogam dalam negeri.

Ketua Rapat Komite Pengaman Ketidakberpihakkan (KPK) Doddy Rahadi, beliau sebagai Staf Ahli Menteri Perindustrian bidang iklim usaha dan investasi, menerangkan dalam sambutannya bahwa Kementerian Perindustrian terus berupaya menjaga dan memperbaiki iklim berusaha dan investasi di Indonesia tetap aman dan kondusif, untuk mendorong lajunya kinerja sektor industri manufaktur. Adapun indikator yang masih menjadi perhatian adalah penerapan dan pengawasan implementasi standardisasi industri, mendorong kinerja ekspor berbasis bahan baku lokal dan hilirisasi, mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas di era industri 4.0, dekarbonisasi sektor industri manufaktur dengan teknologi yang efisiensi energi dan perubahan cara kerja serta mekanisme perdagangan karbon.

Strategi dekarbonisasi sektor industri secara umum terdiri atas: (1) teknologi hemat energi dan rendah emisi, (2) penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), (3) efisiensi energi, air, dan bahan baku, serta (4) manajemen limbah dan ekonomi sirkular sebagai langkah percepatan menuju pencapaian target Net Zero Emission (NZE) tahun 2050. Diharapkan industri manufaktur dapat mempersiapkan diri dan berkontribusi tercapainya NZE.

Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian saat ini sedang dalam upaya merumuskan, menyusun strategi dan rencana aksi dekarbonisasi sektor industri untuk jangka menengah dan panjang bagi sektor industri.

Diharapkan juga adanya peran dari Lembaga Sertifikasi BBSPJIKMN sebagai Unit Pelayanan Teknis untuk mengembangkan ruang lingkup layanannya, yaitu dengan mendirikan Lembaga Verifikasi Validasi (LVV) yang berfungsi/berperan untuk melakukan penilaian kesesuaian untuk kegiatan  Verifikasi dan/ atau Validasi Emisi Gas Rumah Kaca yang terakreditasi.

Kegiatan sertifikasi dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik sertifikasi produk, sistem manajemen mutu dan industri hijau diharapkan dapat berperan dan memberikan pengaruh positif  terhadap peningkatan kualitas produk nasional khususnya produk keramik, kaca dan mineral nonlogam lainnya.

Lembaga Sertifikasi BBSPJIKMN diharapkan selalu berpegang teguh pada prinsip ketidakberpihakan dalam memberikan pelayanan sertifikasi. Melakukan aktifitas pelayanan sertifikasi secara profesional, tidak memihak, tidak terpengaruh oleh kedekatan hubungan, aspek komersial, finansial dan hal lainnya yang dapat mengancam ketidakberpihakan.

Dengan terbitnya Peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2021 mengenai Penyelenggaaraan Bidang Perindustrian yaitu Permenperin No. 45 Tahun 2022 Tentang Standardisasi Industri. Ke depan, alur proses sertifikasi wajib diharuskan terdaftar melalui SIINAS Kementerian Perindustrian, dengan harapan dapat memudahkan dari sisi monitoring terhadap proses sertifikasi. Selain itu, Produsen Luar Negeri wajib memiliki perwakilan di Indonesia, sehingga diharapkan produk impor khususnya produk keramik, kaca dan mineral nonlogam dapat dibatasi.

Dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama dalam mendukung kinerja industri keramik dan mineral nonlogam nasional, sehingga dapat berjaya di negeri sendiri dan berdaya saing di pasar global.

Selengkapnya
Jurus Jitu Kemenperin Membuat Performa Industri Keramik Jadi Kinclong

Sumber : ipol.id

Industri keramik di Indonesia semakin berkembang dan berpotensi bisa lebih berdaya saing. Hal ini lantaran salah satunya didukung oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian menyiapkan beragam jurus jitu dalam upaya meningkatkan kinerja dan produktivitas industri keramik nasional.

“Prospek industri keramik dalam jangka panjang juga masih cukup baik seiring dengan pertumbuhan pasar dalam negeri yang terus meningkat karena ditopang oleh pertumbuhan pembangunan seperti properti dan perumahan,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi di Garut, Jawa Barat, Kamis (7/12).

Kepala BSKJI mengemukakan, industri keramik beserta sektor terkaitnya seperti produsen ubin, saniter, tableware, kaca, refraktori, serta produk mineral nonlogam lainnya, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendongkrak perekonomian nasional. “Apalagi, perkembangan investasi industri keramik di Indonesia terus tumbuh sehingga memacu dari sisi kapasitas, perolehan devisa, maupun penyerapan tenaga kerja,” sebutnya.

Merujuk laporan dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), produksi keramik di Indonesia pada tahun 2023 diproyeksi sebesar 551 juta m2, dan akan ditingkatkan menjadi 625 juta m2 pada tahun 2024. Adapun tingkat utilisasi saat ini adalah 78%, dan akan ditingkatkan menjadi 82% pada tahun 2024.

Andi menambahkan, selain industri keramik, sektor yang turut berperan penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur di tanah air adalah industri semen. Adapun produksi semen sepanjang tahun 2022 lebih dari 64 juta ton, dengan kebutuhan sekitar 63 juta ton.

“Di samping itu, sektor lain yang juga mendukung pembangunan infrastruktur dan properti di Indonesia adalah industri kaca lembaran,” imbuhnya. Berdasarkan data Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), industri ini diyakini mampu meraih penjualan hingga 1,29 juta ton pada 2023 atau tumbuh 4,8% dibanding tahun lalu 1,23 juta ton.

Andi menyatakan, dalam menghadapi peluang dan tantangan industri keramik dan mineral nonlogam, pihaknya mendorong unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan BSKJI agar bertahap menuju Badan Layanan Umum (BLU), dengan meningkatkan kualitas pelayanan ke industri dan melakukan perluasan lingkup layanan. Dalam hal ini, perannya dilaksanakan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam (BBSPJIKMN).

“BBSPJIKMN memiliki peranan penting dalam memastikan komoditi keramik dan mineral nonlogam yang dihasilkan oleh industri dalam negeri memenuhi standar mutu yang berlaku,” tegasnya. Guna mencapai sasaran tersebut, pada 4-6 Desember 2023, BBSPJIKMN melaksanakan Konsinyering Evaluasi Layanan di Garut, Jawa Barat.

Kepala BBSPJIKMN Azhar Fitri menyampaikan bahwa kegiatan konsinyering bertujuan untuk meninjau kembali layanan yang telah disediakan, serta mengevaluasi dan memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan. “Selain itu memberikan ruang diskusi bagi industri dan sebagai penyedia jasa layanan kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang berkelanjutan, dan dapat menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak,” paparnya.

Azhar mengungkapkan, Kemenperin telah menjalankan berbagai program dan kebijakan strategis dalam pengembangan industri keramik nasional, antara lain meningkatkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasan pelaksanaan standar nasional Indonesia (SNI) wajib bagi keramik yang beredar di pasar dalam negeri.

“Sementara itu, yang sudah kami lakukan di antaranya kegiatan pelayanan jasa teknis industri berupa layanan jasa sertifikasi, pengujian, kalibrasi, bimbingan teknis, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, konsultansi, serta rancang bangun dan perekayasaan industri,” sebutnya.

Pada tahun 2023, BBSPJIKMN telah memberikan pelayanan jasa kepada lebih dari 485 mitra baik dari kalangan industri kecil dan menengah, industri besar, dunia pendidikan dan instansi pemerintah.

Seiring dengan persiapan BBSPJIKMN menuju BLU, lanjut Azhar, pihaknya berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan berfokus pada kompetensi sumber daya manusia maupun memperluas jangkauan layanan dan menambah jenis layanan yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan industri keramik nasional.

“Berkaitan dengan hal tersebut, BBSPJIKMN telah mengembangkan beberapa layanan baru, yaitu layanan konsultansi Indi 4.0, verifikasi TKDN, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Dengan semakin bertambahnya jangkauan layanan diharapkan BBSPJI KMN dapat bersinergi dengan berbagai stakeholder dalam rangka peningkatan daya saing industri keramik nasional,” pungkasnya. 

 

Selengkapnya
Begini Jurus Kemenperin Tingkatkan Performa Industri Keramik Nasional

Sumber : voi.id

JAKARTA - Industri keramik di Indonesia belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) terus berupaya meningkatkan daya saing industri keramik nasional yang dinilai prospektif menyusul pertumbuhan properti dan perumahan.

Kepala BSKJI Andi Rizaldi mengatakan, dalam menghadapi peluang dan tantangan industri keramik dan mineral nonlogam, pihaknya mendorong unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan BSKJI agar bertahap menuju Badan Layanan Umum (BLU), dengan meningkatkan kualitas pelayanan ke industri dan melakukan perluasan lingkup layanan.

Dalam hal ini, perannya dilaksanakan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam (BBSPJIKMN).

"BBSPJIKMN memiliki peranan penting dalam memastikan komoditi keramik dan mineral nonlogam yang dihasilkan oleh industri dalam negeri memenuhi standar mutu yang berlaku," kata Andi dalam keterangan tertulisnya yang diterima VOI, Kamis, 7 Desember.

Andi mengatakan, industri tersebut perlu didorong. Sebab, industri keramik beserta sektor terkaitnya, seperti produsen ubin, saniter, tableware, kaca, refraktori, serta produk mineral nonlogam lainnya telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendongkrak perekonomian nasional.

"Apalagi, perkembangan investasi industri keramik di Indonesia terus tumbuh sehingga memacu dari sisi kapasitas, perolehan devisa, maupun penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Oleh karena itu BBSPJIKMN melaksanakan Konsinyering Evaluasi Layanan di Garut, Jawa Barat, pada 4-6 Desember 2023.

Kepala BBSPJIKMN Azhar Fitri menyebut, kegiatan konsinyering bertujuan untuk meninjau kembali layanan yang telah disediakan serta mengevaluasi dan memastikan layanan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Selain memberikan ruang diskusi bagi industri dan sebagai penyedia jasa layanan, kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan berkelanjutan, dan dapat menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak," tuturnya.

Pada 2023 ini, BBSPJIKMN sendiri telah memberikan pelayanan jasa kepada lebih dari 485 mitra, baik dari kalangan industri kecil dan menengah, industri besar, dunia pendidikan dan instansi pemerintah.

"Sementara itu, yang sudah kami lakukan di antaranya kegiatan pelayanan jasa teknis industri berupa layanan jasa sertifikasi, pengujian, kalibrasi, bimbingan teknis, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, konsultansi, serta rancang bangun dan perekayasaan industri," ungkapnya.

Lebih lanjut, Azhar mengatakan, pihaknya berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan berfokus pada kompetensi sumber daya manusia maupun memperluas jangkauan layanan dan menambah jenis layanan yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan industri keramik nasional.

"Dengan semakin bertambahnya jangkauan layanan, diharapkan BBSPJIKMN dapat bersinergi dengan berbagai stakeholder dalam rangka peningkatan daya saing industri keramik nasional," imbuhnya.

Adapun berdasarkan laporan dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), produksi keramik di Indonesia pada 2023 diproyeksi sebesar 551 juta meter persegi dan akan ditingkatkan menjadi 625 juta meter persegi pada 2024.

Sementara, tingkat utilisasi saat ini sudah mencapai 78 persen dan akan ditingkatkan menjadi 82 persen pada 2024.

Selengkapnya
Kemenperin Upayakan Berbagai Strategi Guna Tingkatkan Produktivitas Industri Keramik Nasional

Sumber : minews.id

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan berbagai strategi dalam upaya meningkatkan kinerja dan produktivitas industri keramik nasional.

“Prospek industri keramik dalam jangka panjang juga masih cukup baik seiring dengan pertumbuhan pasar dalam negeri yang terus meningkat karena ditopang oleh pertumbuhan pembangunan seperti properti dan perumahan,” ujar Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi.

Andi menyebut, industri keramik beserta sektor terkaitnya seperti produsen ubin, saniter, tableware, kaca, refraktori, serta produk mineral nonlogam lainnya, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendongkrak perekonomian nasional. “Apalagi, perkembangan investasi industri keramik di Indonesia terus tumbuh sehingga memacu dari sisi kapasitas, perolehan devisa, maupun penyerapan tenaga kerja,” paparnya.

Andi menyampaikan, dalam menghadapi peluang dan tantangan industri keramik dan mineral nonlogam, pihaknya mendorong unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan BSKJI agar bertahap menuju Badan Layanan Umum (BLU), dengan meningkatkan kualitas pelayanan ke industri dan melakukan perluasan lingkup layanan. Dalam hal ini, perannya dilaksanakan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam (BBSPJIKMN).

“BBSPJIKMN memiliki peranan penting dalam memastikan komoditi keramik dan mineral nonlogam yang dihasilkan oleh industri dalam negeri memenuhi standar mutu yang berlaku,” ujarnya. Guna mencapai sasaran tersebut, BBSPJIKMN melaksanakan Konsinyering Evaluasi Layanan di Garut, Jawa Barat, pada 4-6 Desember 2023.

Kepala BBSPJIKMN, Azhar Fitri, mengungkapkan, kegiatan konsinyering bertujuan untuk meninjau kembali layanan yang telah disediakan, serta mengevaluasi dan memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan. “Selain itu memberikan ruang diskusi bagi industri dan sebagai penyedia jasa layanan kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang berkelanjutan, dan dapat menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak,” jelasnya.

Azhar menyampaikan, Kemenperin telah menjalankan berbagai program dan kebijakan strategis dalam pengembangan industri keramik nasional, antara lain meningkatkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasan pelaksanaan standar nasional Indonesia (SNI) wajib bagi keramik yang beredar di pasar dalam negeri.

“Sementara itu, yang sudah kami lakukan di antaranya kegiatan pelayanan jasa teknis industri berupa layanan jasa sertifikasi, pengujian, kalibrasi, bimbingan teknis, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, konsultansi, serta rancang bangun dan perekayasaan industri,” imbuhnya. 

Seiring dengan persiapan BBSPJIKMN menuju BLU, lanjut Azhar, pihaknya berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan berfokus pada kompetensi sumber daya manusia maupun memperluas jangkauan layanan dan menambah jenis layanan yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan industri keramik nasional.

“Berkaitan dengan hal tersebut, BBSPJIKMN telah mengembangkan beberapa layanan baru, yaitu layanan konsultansi Indi 4.0, verifikasi TKDN, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Dengan semakin bertambahnya jangkauan layanan diharapkan BBSPJI KMN dapat bersinergi dengan berbagai stakeholder dalam rangka peningkatan daya saing industri keramik nasional,” tandasnya.

 

Selengkapnya
Industri Keramik Nasional Masih Prospektif

Sumber : koran-jakarta.com

JAKARTA - Industri keramik di Indonesia makin berkembang sehingga lebih berdaya saing. Hal itu didukung ketersediaan bahan baku berlimpah. Karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan beragam jurus jitu untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas industri keramik nasional.

"Prospek industri keramik dalam jangka panjang juga masih cukup baik seiring dengan pertumbuhan pasar dalam negeri yang terus meningkat karena ditopang oleh pertumbuhan pembangunan seperti properti dan perumahan,"kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi melalui keterangannya dari Garut, Jawa Barat, Kamis (7/12).

Kepala BSKJI mengemukakan industri keramik beserta sektor terkaitnya seperti produsen ubin, saniter, tableware, kaca, refraktori, serta produk mineral nonlogam lainnya, telah berkontribusi signifikan dalam mendongkrak perekonomian nasional. Apalagi, perkembangan investasi industri keramik di Indonesia terus tumbuh sehingga memacu dari sisi kapasitas, perolehan devisa, maupun penyerapan tenaga kerja.

Merujuk laporan dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), produksi keramik di Indonesia pada 2023 diproyeksi sebesar 551 juta m2, dan akan ditingkatkan menjadi 625 juta m2 pada 2024. Adapun tingkat utilisasi saat ini mencapai 78 persen, dan akan ditingkatkan menjadi 82 persen pada 2024.

Andi menambahkan, selain industri keramik, sektor yang turut berperan penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur di tanah air adalah industri semen. Adapun produksi semen sepanjang 2022 lebih dari 64 juta ton, dengan kebutuhan sekitar 63 juta ton.

"Di samping itu, sektor lain yang juga mendukung pembangunan infrastruktur dan properti di Indonesia adalah industri kaca lembaran, imbuhnya. Berdasarkan data Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), industri ini diyakini mampu meraih penjualan hingga 1,29 juta ton pada 2023 atau tumbuh 4,8 persen dibanding tahun lalu sebanyak 1,23 juta ton.

Andi menyatakan, dalam menghadapi peluang dan tantangan industri keramik dan mineral nonlogam, pihaknya mendorong unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan BSKJI agar bertahap menuju Badan Layanan Umum (BLU), dengan meningkatkan kualitas pelayanan ke industri dan melakukan perluasan lingkup layanan. Dalam hal ini, perannya dilaksanakan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam (BBSPJIKMN).

BBSPJIKMN memiliki peranan penting dalam memastikan komoditi keramik dan mineral nonlogam yang dihasilkan oleh industri dalam negeri.


Selengkapnya
Jurus Kemenperin Bikin Performa Industri Keramik Jadi Kinclong

Sumber : kemenperin.go.id

Industri keramik di Indonesia semakin berkembang dan berpotensi bisa lebih berdaya saing. Hal ini lantaran salah satunya didukung oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian menyiapkan beragam jurus jitu dalam upaya meningkatkan kinerja dan produktivitas industri keramik nasional.

“Prospek industri keramik dalam jangka panjang juga masih cukup baik seiring dengan pertumbuhan pasar dalam negeri yang terus meningkat karena ditopang oleh pertumbuhan pembangunan seperti properti dan perumahan,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi di Garut, Jawa Barat, Kamis (7/12).

Kepala BSKJI mengemukakan, industri keramik beserta sektor terkaitnya seperti produsen ubin, saniter, tableware, kaca, refraktori, serta produk mineral nonlogam lainnya, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendongkrak perekonomian nasional. “Apalagi, perkembangan investasi industri keramik di Indonesia terus tumbuh sehingga memacu dari sisi kapasitas, perolehan devisa, maupun penyerapan tenaga kerja,” sebutnya.

Merujuk laporan dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), produksi keramik di Indonesia pada tahun 2023 diproyeksi sebesar 551 juta m2, dan akan ditingkatkan menjadi 625 juta m2 pada tahun 2024. Adapun tingkat utilisasi saat ini adalah 78%, dan akan ditingkatkan menjadi 82% pada tahun 2024.

Andi menambahkan, selain industri keramik, sektor yang turut berperan penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur di tanah air adalah industri semen. Adapun produksi semen sepanjang tahun 2022 lebih dari 64 juta ton, dengan kebutuhan sekitar 63 juta ton.

“Di samping itu, sektor lain yang juga mendukung pembangunan infrastruktur dan properti di Indonesia adalah industri kaca lembaran,” imbuhnya. Berdasarkan data Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), industri ini diyakini mampu meraih penjualan hingga 1,29 juta ton pada 2023 atau tumbuh 4,8% dibanding tahun lalu 1,23 juta ton.

Andi menyatakan, dalam menghadapi peluang dan tantangan industri keramik dan mineral nonlogam, pihaknya mendorong unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan BSKJI agar bertahap menuju Badan Layanan Umum (BLU), dengan meningkatkan kualitas pelayanan ke industri dan melakukan perluasan lingkup layanan. Dalam hal ini, perannya dilaksanakan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam (BBSPJIKMN).

“BBSPJIKMN memiliki peranan penting dalam memastikan komoditi keramik dan mineral nonlogam yang dihasilkan oleh industri dalam negeri memenuhi standar mutu yang berlaku,” tegasnya. Guna mencapai sasaran tersebut, pada 4-6 Desember 2023, BBSPJIKMN melaksanakan Konsinyering Evaluasi Layanan di Garut, Jawa Barat.

Kepala BBSPJIKMN Azhar Fitri menyampaikan bahwa kegiatan konsinyering bertujuan untuk meninjau kembali layanan yang telah disediakan, serta mengevaluasi dan memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan. “Selain itu memberikan ruang diskusi bagi industri dan sebagai penyedia jasa layanan kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang berkelanjutan, dan dapat menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak,” paparnya.

Azhar mengungkapkan, Kemenperin telah menjalankan berbagai program dan kebijakan strategis dalam pengembangan industri keramik nasional, antara lain meningkatkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasan pelaksanaan standar nasional Indonesia (SNI) wajib bagi keramik yang beredar di pasar dalam negeri.

“Sementara itu, yang sudah kami lakukan di antaranya kegiatan pelayanan jasa teknis industri berupa layanan jasa sertifikasi, pengujian, kalibrasi, bimbingan teknis, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, konsultansi, serta rancang bangun dan perekayasaan industri,” sebutnya. Pada tahun 2023, BBSPJIKMN telah memberikan pelayanan jasa kepada lebih dari 485 mitra baik dari kalangan industri kecil dan menengah, industri besar, dunia pendidikan dan instansi pemerintah.

Seiring dengan persiapan BBSPJIKMN menuju BLU, lanjut Azhar, pihaknya berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan berfokus pada kompetensi sumber daya manusia maupun memperluas jangkauan layanan dan menambah jenis layanan yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan industri keramik nasional.

“Berkaitan dengan hal tersebut, BBSPJIKMN telah mengembangkan beberapa layanan baru, yaitu layanan konsultansi Indi 4.0, verifikasi TKDN, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Dengan semakin bertambahnya jangkauan layanan diharapkan BBSPJI KMN dapat bersinergi dengan berbagai stakeholder dalam rangka peningkatan daya saing industri keramik nasional,” pungkasnya.

 

Selengkapnya
Utilisasi Baru 78 Persen, Begini Jurus Pemerintah Genjot Industri Keramik Nasional

Sumber : akurat.co

Pemerintah melalui Kemneterian Perindustrian terus mendorong pelaku industri keramik nasional. Pasalnya, utilisasi saat ini baru di kisaran 78%.

Mengacu data Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), produksi keramik di Indonesia pada tahun 2023 diproyeksi sebesar 551 juta meter persegi dengan tingkat utilisasi 78%, dan akan ditingkatkan menjad 625 juta meter persegi pada tahun 2024 dengan tingkat utilisasi sebesar 82%.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi mengatakan, industri keramik beserta sektor terkaitnya seperti produsen saniter, tableware, kaca, refraktori, ubin dan produk mineral nonlogam lainnya telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendongkrak perekonomian nasional.

“Apalagi, perkembangan investasi industri keramik di Indonesia terus tumbuh sehingga memacu dari sisi kapasitas, perolehan devisa, maupun penyerapan tenaga kerja,” kata Andi dikutip Kamis (7/12/2023).

Ditambahkan, bersama industri keramikindustri semen juga berkontribusi besar ke perekonomian. Adapun produksi semen sepanjang tahun 2022 lebih dari 64 juta ton, dengan kebutuhan sekitar 63 juta ton.

Di samping itu, sektor lain yang juga mendukung pembangunan infrastruktur dan properti di Indonesia adalah industri kaca lembaran. Berdasarkan data Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), industri ini diyakini mampu meraih penjualan hingga 1,29 juta ton pada 2023 atau tumbuh 4,8 persen dibanding tahun lalu 1,23 juta ton," imbuhnya.

Andi menyatakan, dalam menghadapi peluang dan tantangan industri keramik dan mineral nonlogam, pihaknya mendorong unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan BSKJI agar bertahap menuju Badan Layanan Umum (BLU), dengan meningkatkan kualitas pelayanan ke industri dan melakukan perluasan lingkup layanan. Dalam hal ini, perannya dilaksanakan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam (BBSPJIKMN).

“BBSPJIKMN memiliki peranan penting dalam memastikan komoditi keramik dan mineral nonlogam yang dihasilkan oleh industri dalam negeri memenuhi standar mutu yang berlaku,” tegasnya. 

Senada, Kepala BBSPJIKMN Azhar Fitri mengatakan Kemenperin telah menjalankan berbagai program dan kebijakan strategis dalam pengembangan industri keramik nasional, antara lain meningkatkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasan pelaksanaan standar nasional Indonesia (SNI) wajib bagi keramik yang beredar di pasar dalam negeri.

Pada tahun 2023, BBSPJIKMN telah memberikan pelayanan jasa kepada lebih dari 485 mitra baik dari kalangan industri kecil dan menengah, industri besar, dunia pendidikan dan instansi pemerintah.

“Sementara itu, yang sudah kami lakukan di antaranya kegiatan pelayanan jasa teknis industri berupa layanan jasa sertifikasi, pengujian, kalibrasi, bimbingan teknis, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, konsultansi, serta rancang bangun dan perekayasaan industri,” sebut Azhar.

Seiring dengan persiapan BBSPJIKMN menuju BLU, lanjut Azhar, pihaknya berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan berfokus pada kompetensi sumber daya manusia maupun memperluas jangkauan layanan dan menambah jenis layanan yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan industri keramik nasional.

“Berkaitan dengan hal tersebut, BBSPJIKMN telah mengembangkan beberapa layanan baru, yaitu layanan konsultansi Indi 4.0, verifikasi TKDN, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Dengan semakin bertambahnya jangkauan layanan diharapkan BBSPJI KMN dapat bersinergi dengan berbagai stakeholder dalam rangka peningkatan daya saing industri keramik nasional,” ujarnya.

Selengkapnya
Showing 1 to 2 of 85 entries