Sumber : Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan industri keramik nasional bisa menjadi peringkat keempat di dunia dari sebelumnya di peringkat keenam.

Dengan deposit bahan baku yang cukup melimpah di tanah air, industri keramik nasional punya daya saing di pasar global bersama China, India, Brasil, Spanyol, dan Iran.

“Keempat langkah strategis itu tersedianya gas industri dengan harga kompetitif, inovasi, SDM kompeten dan pengembangan industri keramik dalam negeri," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Doddy Rahadi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/10/2020).

Selain itu, langkah lainnya, yakni pemerintah memproteksi pasar dalam negeri dari peningkatan PPh terhadap keramik impor sebesar 7,5 persen. Di samping, perlu pasokan bahan baku berkesinambungan bagi pertumbuhan industri keramik nasional.

“Untuk itu, pemerintah melalui regulasinya akan mengamankan pasokan bahan baku asal SDA Indonesia, sebagai salah satu keuntungan untuk mendukung daya saing industri keramik nasional. Seperti tanah liat (clay), feldspars, pasir silika, dolomite, batu kapur dan SDA berbasis bahan galian non logam lainnya," kata dia.

Doddy mengakui, walau perkembangan industri keramik cukup menggembirakan, namun masih ada kelemahan untuk dicarikan solusi. Di antaranya, yang sudah jadi isu nasional, ketergantungan pada bahan baku impor. Yang semestinya ini dapat disediakan di dalam negeri karena SDA-nya tersedia melimpah dan bahkan banyak yang diekspor.

"Kondisi seperti itu tidak hanya ada pada industri keramik tapi juga pada industri lainnya. Inilah yang jadi tantangan yang harus segera direspon oleh semua pemangku kepentingan," ungkap Doddy.

Di pihak lain, pinta Doddy, dengan keterbatasan yang ada sudah seharusnya juga industri dapat memanfaatkan hasil-hasil lembaga litbang di Indonesia. Sehingga tercapai bermacam inovasi yang berguna bagi masyarakat industri. Sementara itu, Kepala BBK Kemenperin, Gunawan menambahkan, indeks daya saing suatu negara salah satu unsurnya ditentukan oleh ketergantungan bahan baku impor, inovasi atau invensi teknologi. Yang mana, BBK sebagai lembaga litbang di bidang industri keramik punya misi kuat jadi stimulan dalam teknologi pengolahan bahan baku lokal dan teknologi pemprosesan keramik atau material terkait lainnya.

"Ini wujud nyata BBK dalam upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing industri nasional," kata Gunawan.

Sumber : kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi mengatakan, Indonesia perlu maksimalkan industri 4.0 untuk bisa menjadi top 10 ekonomi dunia pada 2030.

Sebab, revitalisasi sektor manufaktur bisa memberi kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

“Konsep sirkular ekonomi dapat menjawab berbagai permasalahan umum yang dihadapi industri dalam negeri," ujar Doddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2020).

Industri manufaktur pada 2018, menurutnya, menyumbang 20,2 persen PDB dan membuka 14 juta lapangan kerja. Bahkan di masa pandemi ini berkontribusi 19,98 persen dengan capaian nilai tambah Rp700,51 triliun serta menyerap 18,5 juta pekerja.

Atas dasar itu, lanjut Doddy, Indonesia perlu sungguh-sungguh merealisasikan berbagai prioritas nasional dalam Making Indonesia 4.0. Dengan menerapkan prinsip ekonomi berkelanjutan baik oleh industri maupun kerja sama lembaga riset.

“Sehingga akan dihasilkan bahan baku bernilai tambah tinggi, efisiensi dalam proses produksi dan limbah industrinya dapat dipakai oleh industri lain,” kata dia. 

Doddy menambahkan, sektor manufaktur Indonesia umumnya punya masalah  sama, mulai dari ketersediaan bahan baku lokal hingga kebijakan lintas sektor.

Making Indonesia 4.0 mampu menjawab tantangan dan kendala itu serta mempercepat perkembangan industri manufaktur nasional.

Sumber : bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian melalui Balai Besar Keramik akan menambah fasilitas pengujian produk bahan isolasi tahan panas serta fasilitas produk vial/ampul untuk keperluan medis.

Fasilitas ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2021. Saat ini, Balai Besar Keramik telah memiliki 8 jenis lapolatorium uji seperti labolatorium kaca, sanitair, ubin keramik, tableware, kimia keramik, bahan baku keramik, refraktory, dan bata genteng.

Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam mengatakan kehadiran fasilitas pengujian ini di dalam negeri diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal dengan produk impor.

“Dengan diukung dengan penurunan harga gas, [fasilitas ini] diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bahkan meningkatkan kepercayaan pembeli di level Internasional,” ungkap M. Khayam di sela-sela kunjungan ke laboratorium Balai Besar Keramik Bandung, Jumat (13/11/2020).

Hadirnya fasilitas pengujian produk isolasi panas ini disambut baik oleh industri rockwool, mengingat industri rockwool dalam negeri saat ini sudah mampu mengekspor produknya ke beberapa negara seperti negara negara di Asia Tenggara, Australia, Afrika dan Timur Tengah.

Industri jenis ini memiliki TKDN sebesar 85 persen. Dengan kapasitas produsen Rockwool di Indonesia mencapai 40.000 – 45.000 ton/tahun dan masih dapat meningkat, angka ini dapat memenuhi kebutuhan nasional sebesar rata rata 23.700 ton/tahun.

Namun saat ini penggunaan produk dalam negeri masih berkisar 36 persen per tahun, sedangkan sisanya masih impor.

Rockwool merupakan produk isolasi tahan panas memiliki sifat tahan api dan juga berfungsi sebagai penyerap suara banyak digunakan di industri manufaktur yang menggunakan temperatur tinggi di dalam prosesnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Doddy Rahadi, mengatakan dengan hadirnya fasilitas dan standar SNI yang terus bertambah, industri di Indonesia diharapkan secara bertahan meningkatkan kualitas produknya.

Sumber : maritim

JAKARTA-MARITIM : Untuk jadi top 10 ekonomi dunia pada 2030, Indonesia perlu maksimalkan industri 4.0 sebagai peluang mengejar pertumbuhan ekonomi. Sehingga lewat revitalisasi sektor manufaktur tercapai kontribusi tinggi terhadap PDB.

“Sebab, konsep sirkular ekonomi dapat menjawab berbagai permasalahan umum yang dihadapi industri dalam negeri,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Doddy Rahadi, saat webinar temu usaha industri, yang diadakan Balai Besar Keramik (BBK), di Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Kegiatan bertema ‘Implementasi Sirkular Ekonomi pada Industri Keramik dan Kaca untuk Mewujudkan Making Indonesia 4.0’ ini dimoderatori Kepala BBK Bandung, Gunawan.

Dengan pembicara Plt Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Kemenperin Yan Sibarang, Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin Junadi Marki serta Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengamanan Yustinus H Gunawan. Selanjutnya Ketua Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia Henry T Susanto, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia Gunarso dan Sinta Rismayani dari BBK.

Industri manufaktur pada 2018, menurutnya, menyumbang 20,2% PDB dan membuka 14 juta lapangan kerja. Bahkan di masa pandemi ini berkontribusi 19,98% dengan capaian nilai tambah Rp700,51 triliun serta menyerap 18,5 juta pekerja.

Dengan target jadi 10 ekonomi terbesar di dunia, lanjut Doddy, kita perlu sungguh-sungguh merealisasikan berbagai prioritas nasional dalam Making Indonesia 4.0. Dengan menerapkan prinsip ekonomi berkelanjutan baik oleh industri maupun kerja sama lembaga riset. Sehingga akan dihasilkan bahan baku bernilai tambah tinggi, efisiensi dalam proses produksi dan limbah industrinya dapat dipakai oleh industri lain.

Ditambahkan, sektor manufaktur Indonesia umumnya punya masalah  sama, mulai dari ketersediaan bahan baku lokal hingga kebijakan lintas sektor. Making Indonesia 4.0 mampu menjawab tantangan dan kendala itu serta mempercepat perkembangan industri manufaktur nasional.

Konsep sirkular ekonomi dan standar industri hijau bagian dari ekonomi keberlanjutan ke depan akan diimplementasikan pada industri manufaktur. Prinsip buat-pakai-buang pada ekonomi linear diubah ke prinsip regenerasi 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery and Repair).

Sementara Kepala BBK, Gunawan, menyampaikan untuk mengatasi permasalahan industri Kemenperin telah membuat Industri 4.0 dengan salah satu program prioritas membuat standar-standar keberlanjutan (sustainability).

Hal lain, BBK telah mengimplementasikan kerja sama dengan beberapa Unit Jasa Pembangkit PT Indonesia Power berupa pemanfaatan limbah fly ash dan bottom ash menjadi produk seperti tetrapod, tiang panel, paving block dan bahan bangunan lainnya.

“Riset dan rekayasa yang dilakukan tersebut merupakan salah satu upaya Balai Besar Keramik dalam implementasi prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari Making Indonesia 4.0,” ucap Gunawan.

Komitmen industri hijau

Pada kesempatan sama, Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Junadi Marki, mengatakan Kemenperin terus berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan konsep sirkular ekonomi sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah sektor industri. Hal itu sebagai upaya penerapan Perpres No 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang mengarahkan kebijakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

“Kemenperin mengembangkan konsep sirkular ekonomi dalam bentuk kebijakan Industri Hijau untuk mempertahankan nilai produk agar dapat digunakan berulang tanpa menghasilkan sampah melalui kegiatan reuse, recycle dan recovery,” ujar Marki.

Sedangkan Ketua Bidang Roof Tiles ASAKI, Gunarso, menilai sumber daya alam seperti tanah liat dan hard materials adalah bahan baku utama pembuatan keramik. Kebutuhan keramik di Indonesia seluruhnya bisa disediakan oleh produsen lokal dengan mengoptimalkan tenaga kerja lokal.

“Sebagian besar produk keramik dapat digunakan dan didaur ulang untuk dipakai kembali sebagai bahan baku,” ungkapnya. 

Sumber : Kontan.co.id

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya mewujudkan vaksinasi virus corona terus didorong. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 270 juta jiwa, maka pasokan sarana dan prasarana pendukung vaksinasi turut jadi perhatian.

Salah satu hal penting yang perlu disiapkan oleh Indonesia adalah soal penyediaan dan keamanan dari kemasan (vial) vaksin Covid-19 itu. Vial, merupakan suatu benda penampung cairan, bubuk dan tablet farmasi. Vial yang modern umumnya terbuat dari kaca dan plastik. Para ilmuwan juga menggunakan vial ini sebagai tempat penampungan sampel atau bahan penelitian.

Terkait itu, Balai Besar Keramik (BBK) Bandung yang merupakan salah satu satker di bawah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyelenggarakan webinar bertema 'Aspek Keamanan Produk Kaca (Vial/Ampul) untuk Keperluan Medis', di Bandung, Senin (23 /11) kemarin.

Kepala BBK Bandung Gunawan  bilang ke depan pengujian vial ini akan masuk menjadi ruang lingkup pelayanan jasa teknis pengujian di laboratorium BBK. "Laboratorium uji vial/ampul ini merupakan salah satu dukungan BBK dalam pemberlakuan SNI wajib guna pengamanan pasar dalam negeri," ujar dia dalam keterangannya, Selasa (24/11).

Sementara Kepala Divisi Produksi Farmasi PT Bio Farma Hikmat Alitamsar mengatakan BUMN pelat merah ini merupakan satu-satunya produsen vaksin dan antisera di Indonesia, sekaligus terbesar di Asia Tenggara. Dengan kepemilikan saham pemerintah 100%. Saat ini pihaknya tengah mengembangkan vial versi baru bernama pre-filled syringe di luar kemasan yang sudah ada.

Setiap vial yang diterima, sambungnya, harus memenuhi 4 syarat. Yaitu lulus uji kimia permukaan wadah kaca, pengukuran dimensi, pengujian mesin dan dokumentasi. Sementara pembersihan dilakukan melalui pencucian dan pembilasan botol vial dengan memakai kelas air yang sesuai untuk menghilangkan partikel asing dan bahan kimia lainnya.

Bilasan air pertama dapat menggunakan purifield water dan bilasan terakhir harus menggunakan water for injection (WFI). Sedangkan pengeringan dilakukan memakai udara yang steril.

Dia bilang vaksin Bio Farma telah dipakai di 130 negara di dunia, atau 2/3 kebutuhan vaksin Polio dunia dipenuhi oleh Bio Farma. Di samping itu, Indonesia melalui Bio Farma menjadi negara termaju dalam hal pengembangan vaksin di antara 57 negara anggota OKI lainnya. "Sudah banyak produk vaksin Bio Farma yang lulus pre kualifikasi WHO," ungkap Hikmat.

Di sisi lain, Kasubdit Pengawasan Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus BPOM Dwiana Andayani menambahkan, BPOM selalu melakukan pengawalan terhadap berbagai macam obat yang beredar di masyarakat, agar memenuhi persyaratan sesuai khasiat. Keamanan dan mutu obat. Sehingga memberikan perlindungan bagi konsumen.

Sebab, penerapan cara pembuatan obat yang baik secara konsisten dan pemenuhan terhadap standar serta persyaratan akan menghasilkan produk yang berkualitas dan meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun global. "Kami melihat, khasiat, keamanan dan mutu produk obat sangat dipengaruhi oleh proses produksi dan didukung spesifikasi bahan kemasan yang sesuai dengan persyaratan produk," urainya.