Penulis                     : Biro Humas

Administrator           : Tim Humas dan Tim Prakom BBSPJIKMN

Oktober 2024

Kementerian Perindustrian terus mendorong penerapan standardisasi produk industri yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri. Harapannya, upaya ini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri di kancah domestik maupun pasar global.

“Saat ini, kita telah memiliki lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri, yang mencakup berbagai sektor industri dan jenis produk,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Purwakarta, Jawa Barat, Senin (14/10).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 SNI telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin, terutama pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

Pada kesempatan ini, Menperin meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

“Hal ini merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri akan memenuhi standar yang ditetapkan,” jelas Menperin. Peraturan ini juga mengatur proses sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda SNI dilakukan melalui SIINas, sehingga menjadi efisien, transparan, dan mendorong pemenuhan regulasi.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk. LPK-LPK ini berperan penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.Kemenperin juga terus mendorong peningkatan kapasitas lembaga-lembaga ini agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung penerapan SNI wajib di sektor industri,” imbuhnya.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menyampaikan, 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

“Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan. Sementara, 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan dengan stakeholder, yang mana seluruhnya mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022,” paparnya

Andi menambahkan, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri di pasar nasional maupun global, telah ditetapkan beberapa pengaturan baru di dalam Permenperin tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022.

“Hal ini dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan standardisasi industri oleh seluruh stakeholder,” ujarnya.

Salah satu pengaturan baru tersebut adalah kewajiban bagi produsen di luar negeri untuk memiliki Perwakilan Resmi di Indonesia, yang akan bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen di luar negeri.

Selain itu, produk yang diimpor juga harus masuk terlebih dahulu ke gudang perwakilan resmi yang berlokasi sama dengan lokasi perwakilan resmi. Pengaturan ini bertujuan agar dapat memudahkan proses pengawasan sebelum produk beredar di Indonesia.

“Pengaturan baru yang lain adalah pada proses sertifikasi standardisasi produk industri yang dilaksanakan dalam dua tahap,” ungkap Andi.

Tahap pertama, Sertifikasi SNI atau Kesesuaian, dan tahap kedua adalah Persetujuan Penggunaan Tanda SNI/Kesesuaian. ”Tahapan sertifikasi SNI/Kesesuaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk oleh Kemenperin, sedangkan tahapan Persetujuan Penggunaan Tanda SNI/Kesesuaian dilaksanakan oleh Kemenperin,” jelasnya.

Kedua tahapan tersebut dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Penggunaan aplikasi SIINas akan mendorong proses menjadi lebih efektif, efesien, transparan dan mendorong kepada pemenuhan regulasi.

Menurut Andi, semua langkah yang dilakukan tersebut adalah upaya membentuk ekosistem standardisasi yang kuat, sehingga industri dapat lebih kompetitif di pasar dalam negeri dan global, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong inovasi dan efisiensi, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri.

”Mengingat peraturan yang baru terbit ini harus segera diimplementasikan, maka akan dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder,” tandasnya.

Penulis            : Biro Humas

Administrator : Tim Humas dan Tim Prakom BBSPJIKMN

Oktober 2024

Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia Manufacturing Center/IMC) yang diinisiasi pembangunannya oleh Kementerian Perindustrian secara resmi telah beroperasi. Pembangunan IMC merupakan salah satu wujud nyata dari upaya dan komitmen Kemenperin untuk mengakselerasi peningkatan daya saing dan kemandirian industri nasional agar mampu menghasilkan produk mesin industri yang selama ini sebagian besar masih diimpor, sekaligus juga mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

 “IMC dapat menjadi katalisator program Machine Making Machine (3M) melalui kolaborasi Penta-Helix antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat atau komunitas,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Peresmian Gedung IMC di Purwakarta, Jawa Barat, Senin (14/10).

 Menurut Menperin, IMC akan menjadi pusat kolaborasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri yang dilengkapi sarana prasarana, kelembagaan, SDM, mesin dan peralatan, serta sistem Information and Communication Technology (ICT) industri manufaktur. “Saya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kemenperin untuk segera mengoptimalkan operasionalisasi IMC dalam upaya pengembangan industri nasional,” tuturnya.

Menperin menyadari bahwa pembangunan industri nasional saat ini tengah menghadapi hambatan dan tantangan yang cukup berat. “Namun kita harus yakin dan percaya, dengan terus melakukan sinergi dan kolaborasi baik internal maupun dengan para pemangku kepentingan lainnya, kita akan mampu mewujudkan industri nasional yang lebih tangguh, lebih berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, dalam upaya mempercepat penerapan program Machine Making Machine (3M), IMC perlu berkolaborasi dengan industri, baik sebagai offtaker produk maupun melalui kemitraan pada proses perancangan serta pengembangan produk permesinan. Kolaborasi ini bisa dilakukan dengan mekanisme secara bersama-sama sampai dengan industri tersebut mampu memproduksi mesin secara utuh.

“Saya sangat mengapresiasi sekali, tadi Pak Sekjen sudah menginisiasi kolaborasi dengan beberapa perusahaan industri melalui penandatanganan MoU kerja sama pengembangan industri. Saya minta kerja sama ini terus dilanjutkan dan segera diimplementasikan dengan baik,” paparnya.

Pembangunan IMC ini dilakukan secara multi years dari tahun 2022 sampai 2024. Tahapan pembangunan IMC dimulai dengan ground breaking pada tanggal 5 Desember 2022, kemudian topping off pada tanggal 18 September 2023 dan dinyatakan selesai 100 persen pada tanggal 16 Agustus 2024.

”Pembangunan tahap pertama IMC ini dibangun di atas lahan seluas 23.190 m2,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S.A Cahyanto. Bangunan IMC terdiri dari gedung utama dengan enam lantai, workshop dan teaching factory di tiga lantai yang dilengkapi dengan asrama berkapasitas 14 kamar yang dapat menampung hingga 42 orang, masjid, ruang utilitas, ruang limbah, dan TPS.

“Pembangunan IMC memperoleh capaian TKDN sebesar 70,41% dengan banyak menggunakan material dan tenaga kerja lokal,” ujar Eko. Bangunan IMC juga didesain ramah lingkungan yang mana Gedung utama IMC telah mendapatkan sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) Utama.

“Kemenperin juga merencanakan pembangunan IMC tahap kedua dengan 6 pilot plant manufaktur dalam rangka pengembangan IMC serta optimalisasi pemanfaatan aset tanah Kemenperin yang berlokasi di sebelah gedung IMC dengan luas sekitar 9 hektare,” paparnya.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Penulis: Tim Humas BBSPJIKMN

Oktober 2024

Yogyakarta, 8 Oktober 2024 – Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) sukses menggelar kegiatan Sarasehan Pendampingan Teknis Industri dengan tema “Business Matching Pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Sentra Keramik & Mineral Nonlogam” di Yogyakarta. Acara ini bertujuan untuk silaturahmi dan mempertemukan seluruh stakeholder dari birokrasi, lembaga pendidikan dan industri kecil menengah keramik, bahan bangunan, dan mineral non logam di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Acara dimulai dengan sambutan dan pembukaan oleh Kepala BBSPJIKMN, Azhar Fitri, yang menyoroti pentingnya evaluasi dan feedback terkait layanan BBSPJIKMN sepanjang tahun 2023. Beliau juga menggarisbawahi potensi besar sektor keramik, termasuk peningkatan produksi nasional yang mencapai 400 juta m² pada tahun 2023. Azhar juga menyampaikan bahwa BBSPJIKMN berkomitmen mendukung IKM melalui inovasi teknologi, pelatihan, serta sertifikasi produk untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional. Sarasehan ini juga dihadiri oleh Kepala BBSPJI Kulit, Karet dan Plastik, Hagung Eko Pawoko dan Kepala BBSPJI Kerajinan dan Batik, Budi Setiawan.

Sesi diskusi yang pertama diisi oleh 3 (tiga) narasumber dari internal BBSPJIKMN, yaitu Kiki Aditama, dan narasumber selanjutnya adalah Syam Arjayanti, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Yogyakarta serta Esti Wulandari, selaku Kepala Industri Non Argo di Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Disperindag Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Syam Arjayanti memaparkan data dari Disperindag Provinsi Yogyakarta, bahwa sektor industri pengolahan DIY mengalami peningkatan dari IDR 12,6 triliun pada tahun 2020 menjadi IDR 13,4 triliun pada tahun 2023. Begitu pula dengan sektor perdagangan yang tumbuh dari IDR 8,2 triliun menjadi IDR 9,1 triliun selama periode yang sama. Jumlah unit usaha IKM juga meningkat dari 97.013 unit pada tahun 2019 menjadi 102.787 unit pada tahun 2023.

Dalam sektor ekspor, komoditas unggulan DIY seperti pakaian jadi, produk kayu, dan barang dari kulit juga mengalami peningkatan, mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah ini. Strategi pengembangan IKM DIY melibatkan pelatihan manajemen pemasaran, peningkatan teknologi produksi, serta fasilitasi pameran baik di dalam maupun luar negeri untuk memperluas akses pasar​.

Selanjutnya paparan dari Esti Wulandari, selaku Kepala Industri Non Argo di Disperindag Provinsi Jawa Tengah juga mencakup program kegiatan sektor industri dan perdagangan yang direncanakan untuk tahun 2024 oleh Disperindag Jawa Tengah. Khususnya di sektor perdagangan, terdapat berbagai program seperti sertifikasi SNI pasar, pelatihan bisnis online ekspor, serta pemantauan stok barang di distributor dan gudang. Ada pula program seperti bazar pangan dan pasar murah, sosialisasi P3DN, dan workshop e-commerce. Selain itu dari sisi pelayanan untuk IKM, Disperindag Jawa Tengah menyoroti pelayanan konsultasi kemasan, pelayanan insitu kalibrasi timbangan elektronik, serta pelayanan jasa las karbit di IPT Logam Semarang, juga pelatihan garment di BIPTAK Semarang juga disinggung dalam dokumen ini.

Dengan berbagai program dan inisiatif yang direncanakan untuk tahun 2024, Disperindag Provinsi Jawa Tengah dan Disperindag Provinsi Yogyakarta menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan di wilayahnya masing-masing. Melalui fasilitasi sertifikasi, pelatihan teknis, pemberian hibah, serta peningkatan daya saing IKM, Disperindag berupaya mewujudkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan sektor industri dan perdagangan Jawa Tengah dan Yogyakarta dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

Foto (Kiri ke kanan): Cucu Setyawati (Kabag TU BBSPJIKMN/Moderator), Kiki Aditama (Ketua Tim Kemitraan BBSPJIKMN), Syam Arjayanti, (Kepala Disperindag Provinsi D.I Yogyakarta) dan Esti Wulandari, Kepala (Industri Non Argo Disperindag Provinsi Jawa Tengah).

Selanjutnya pemaparan dari Kiki Aditama, narasumber dari BBSPJIKMN yang memberikan informasi seputar layanan jasa teknis yang tersedia di BBSPJIKMN. Antara lain, meliputi pengujian dan kalibrasi berbagai material keramik dan kaca, sertifikasi untuk produk SNI Wajib, SNI Sukarela, sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sertifikasi industri hijau, bimbingan teknis dan konsultansi di bidang peningkatan efisiensi produksi, pengembangan desain produk, dan pemanfaatan teknologi industri.

Sesi kedua adalah pemaparan dari Eneng Maryani, yang menyampaikan paparan mengenai kegiatan pendampingan BBSPJIKMN dengan IKM. Dilanjutkan dengan success story dan testimoni kolaborasi BBSPJIKMN dengan IKM. Narasumber yang dihadirkan kali ini adalah Oktavianus Dwi Wahyu selaku perwakilan dari IKM Naruna Ceramics. Juga di sesi terakhir ada pemaparan success story dari Yudistira dari PT AMG Yudistira Utama, Fransisca Puspita dari IKM Kaloka Pottery, dan Warham Syafa’at dari PT Bamas Mulia Feldsparindo.

BBSPJIKMN menawarkan berbagai layanan khusus bagi IKM, seperti pengujian bahan baku dan produk, kalibrasi peralatan, sertifikasi produk dan sistem manajemen, serta pelatihan dan konsultasi teknis​. Salah satu program unggulan yang disampaikan dalam acara ini adalah Program PINOTI (Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi) yang fokus pada penguatan jejaring, pengembangan produk, serta penerapan teknologi terbaru dalam proses produksi​.

Selain itu, BBSPJIKMN juga menjalankan Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI), yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknologi IKM melalui bantuan jasa konsultansi dan peningkatan efisiensi produksi​. Dalam program ini, IKM dapat memperoleh layanan peningkatan layout produksi, pengembangan produk baru, serta penerapan teknologi pencegahan pencemaran dan daur ulang​.

Cerita sukses yang disampaikan oleh para perwakilan dari IKM yang telah bekerja sama dengan BBSPJIKMN, membuat sesi ini menjadi sangat interaktif. Para peserta tidak hanya mendengarkan kisah inspiratif tentang bagaimana penerapan teknologi dan standardisasi yang difasilitasi oleh BBSPJIKMN mampu meningkatkan daya saing produk mereka, tetapi juga terlibat dalam diskusi yang mendalam. Testimoni ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari BBSPJIKMN dalam membantu IKM menghadapi tantangan industri modern, seperti peningkatan efisiensi produksi, pemanfaatan bahan baku lokal, hingga sertifikasi kualitas produk. Atmosfer sesi ini penuh dengan antusiasme, menciptakan kesempatan berharga bagi IKM lain untuk belajar dan berbagi pengalaman, sekaligus memperkuat kolaborasi antara industri dan BBSPJIKMN.

Dalam penutupan kegiatan tersebut, Azhar Fitri juga menekankan tantangan dan peluang yang masih dihadapi oleh industri keramik, seperti keterbatasan teknologi produksi, tingginya biaya energi, dan akses bahan baku yang terbatas. Namun, beliau optimis bahwa pasar domestik yang kuat, didukung oleh kebijakan pemerintah seperti Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dapat mendorong pertumbuhan industri keramik dan mineral nonlogam ke arah yang lebih baik.

Kegiatan ini diakhiri dengan ucapan terima kasih dari Azhar Fitri kepada seluruh pihak yang terlibat, serta harapan bahwa sinergi yang terjalin melalui sarasehan ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan industri IKM. "Dengan dukungan teknologi dan peningkatan kompetensi, kita bisa membawa industri keramik Indonesia menuju daya saing global yang lebih kuat," pungkasnya.

Bandung, Pada Bulan September 2024 ini, menjadi peralihan penting bagi para stakeholder industri ubin keramik Indonesia. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin) telah menerbitkan pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 36 Tahun 2024 tentang penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Spesifikasi Teknis (ST) untuk ubin keramik secara wajib dan sekaligus peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85 Tahun 2016 yang telah berlaku selama 8 tahun.

Pertimbangan Permenperin Nomor 36 Tahun 2024 ini berlaku adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang ubin keramik yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar dan kebijakan di bidang standardisasi industri ubin keramik. Dan tercantum dalam Permenperin ini juga pemberlakukan SNI ISO 13006:2018 dan ST Ubin Keramik secara wajib.

SNI merupakan dokumen standar teknis yang disusun oleh perwakilan produsen, konsumen, regulator, akademisi, praktisi, asosiasi, dan lain-lain yang diwadahi dalam suatu Komite Teknis, sehingga standar ini dapat digunakan untuk menilai dan menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pemilik merek dagang. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis yang dahulu disebut sebagai Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia dan juga beberapa produk impor yang diedarkan di Indonesia pun harus mempunyai SNI.

Dengan adanya SNI ubin keramik terbaru ini akan membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas dan membantu konsumen terbebas dari produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup, kesehatan, ataupun lingkungan.

Tak hanya memberlakukan Permenperin Nomor 36 Tahun 2024 saja, Kemenperin juga menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 2944 Tahun 2024 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Spesifikasi Teknis (ST) Un tuk Ubin Keramik Secara Wajib.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Keramik dan Mineral Nonlogam, kembali ditunjuk Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) dan Laboratorium Uji komoditi produk ubin keramik. Dengan kembali ditunjuknya BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam ini adalah sebuah bentuk kepercayaan dan pengakuan atas profesionalisme, keandalan dan kemampuan BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan dan standar yang telah ditetapkan.

Media sosial resmi BBSPJIKMN :

1. Instagram        : bbk.official_kemenperin
2. Facebook         : Balai Besar Keramik
3. X (Twitter)       : Balai Besar Keramik / @balai_keramik
4. Youtube           : Balai Besar Keramik
5. Tiktok              : Balai Besar Keramik / bbk.kemenperi

Penulis : Tim Humas

Administarator : Tim Prakom

Bogor, 24 September  2024, Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) menyelenggarakan acara Sosialisasi Penggunaan  Aplikasi BANG BENI, SIMPKTN, dan SIINAS dalam rangka Sertifikasi SNI kepada pelaku industri, instansi terkait dan asosiasi. Disampaikan oleh Azhar Fitri, Kepala BBSPJIKMN pada acara pembukaan, bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam mengenai aplikasi Bangbeni, SIMPKTN, dan SIINas, serta bagaimana ketiganya berkontribusi dalam proses sertifikasi SNI, yang diharapkan dapat meningkatkan standardisasi dan kualitas produk, serta layanan yang kami miliki. Penerapan sertifikasi SNI diharapkan tidak hanya dapat memenuhi regulasi, mewujudkan pengawasan yang efekti tetapi juga mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Azhar Fitri, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam pada pembukaan acara sosialisasi penggunaan aplikasi terkait sertifikasi SNI

Selain mewujudkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan di Indonesia, perlindungan konsumen dan tertib niaga merupakan aspek krusial. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (SIMPKTN) sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen dan pelaku usaha. Aplikasi portal ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga secara lebih terintegrasi dan berbasis teknologi.

Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap produk ber-SNI, serta memudahkan akses informasi bagi konsumen dan pelaku usaha, Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga telah mengembangkan aplikasi portal Barang-barang Ber-SNI (Bang Beni). Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk-produk yang telah bersertifikat SNI, sehingga dapat membantu konsumen dalam memilih produk yang aman dan sesuai standar. BSN

Tak ketinggalan dalam acara sosialisasi ini adalah peran Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang dirancang untuk menjadi pusat informasi yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Dengan adanya SIINas, diharapkan proses pengambilan keputusan terkait kebijakan industri dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan berbasis data yang akurat. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi pelaku industri dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor industri.

Pemapar ke-1 membahas tentang kebijakan penggunaan tanda SNI dan simulasi Pengajuan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)  yang disampaikan oleh Konny Sagala, Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, BSN. Ditegaskan oleh beliau bahwa SNI yang semula bersifat sukarela bisa diberlakukan menjadi wajib melalui Menteri/Ka LPNK dengan pertimbangan aspek keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup atau kepentingan nasional lainnya. Memiliki konsekwensi hukum bagi pelaku usaha jika tidak dapat membuktikan kesesuaiannya.

Kiri ke kanan: Konny Sagala, Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuain BSN (narsum), Sinta Rismayani JF Analisis Standar Madya BBSPJIKMN (moderator)

Selain itu, aplikasi Bang Beni ini juga mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan SNI demi meningkatkan kualitas produk mereka dan meminimalisir risiko hukum. Proses pelaporan pada aplikasi Bang Beni ini, dimaksudkan agar pelaku usaha mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk SNI Sukarela, dengan skema sertifikasi (acuan yang digunakan ketika pengajuan proses sertifikasi) yang ditetapkan dari BSN.

Dilanjutkan dengan pemapar ke-2 yang disampaikan oleh Matheus Hendro Purnomo, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, tentang pengajuan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Dijelaskan oleh Matheus bahwa NPB sebagai instrumen ketelusuran mutu dan dalam perkembangannya SIINAS akan terintegrasi pada SIMPKTN melalui OSS dan atau INSW. NPB harus dimiliki oleh barang yang sudah memiliki SNI Wajib, berlaku untuk barang asal import maupun produk buatan dalam negeri, wajib dicantumkan pada barang kemasan, penanda produk berkualitas karena telah memunuhi SNI yang telah dipersyaratkan, dan pendaftaran NPB tidak berlaku bagi produk pangan olahan, alat kesehatan dan kosmetika.

Diakhiri oleh Sri Bimo Pratomo, Kepala P4SI BSKJI Kemeperin, sebagai pemapar ke-3 tentang sertifikasi SNI wajib melalui SIINAS, sebuah platform digital yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data serta informasi terkait kegiatan industri di Indonesia. Diungkapkan oleh Sri Bimo bahwa yang perlu dipahami oleh pelaku industri adalah mekanisme dari login ke SIINAS, pengajuan permohonan sertifikasi SNI wajib, penerbitan sertifikat kesesuaian sampai penerbitan SPPT-SNI.

Diharapkan acara sosialisasi ini dapat memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman pelaku industri dalam menggunakan sistem Bangbeni, SIMPTKN melelui OSS dan SIINAS dalam proses pengajuan SPPT-SNI wajib dan sukarela dan NIB.

Kiri ke kanan: Hari Kusbini, Konny Sagala, Azhar Firi, Sinta Ramayani, Enuh Rusdeni, dan seluruh peserta sosialisasi aplikasi Banbeni, SIMPKTN dan SIINAS.

Foto Bersama – Kepala BSKJI, Andi Rizaldi (ketiga dari kanan) dan Kepala BBSPJIKMN, Azhar Fitri (keempat dari kiri) bersama pejabat Kemenperin lainnya dan Manajemen PT Rumah Keramik Indonesia (20/08/2024).

Penulis: Humas BBSPJIKMN dan Humas BSKJI

Administrator: Pranata Komputer BBSPJIKMN

Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) membawa dampak positif terhadap sektor industri, termasuk pada peningkatan investasi. Ini terealisasi oleh PT. Surya Bangunan Semesta yang mendirikan PT. Rumah Keramik Indonesia (RKI) di Batang, Jawa Tengah, dengan kapasitas produksi sebesar 360.000 m2 per bulan dan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 500 orang.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Andi Rizaldi menyatakan, realisasi investasi tersebut bukti konkret keberhasilan dukungan kebijakan dan insentif yang diberikan pemerintah. Langkah ini juga turut menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia.

"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dukungan regulasi dan insentif yang tepat, pelaku industri tetap memiliki peluang untuk berkembang dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri," kata Andi saat berkunjung ke PT. Rumah Keramik Indonesia di Batang, Jawa Tengah, Selasa (20/8).

Kepala BSKJI menyampaikan, PT. Surya Bangunan Semesta sebelumnya dikenal sebagai importir, kini bertransformasi menjadi produsen ubin keramik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor sekaligus mendukung program substitusi impor. Langkah PT RKI diharapkan dapat menginspirasi investor lain untuk dapat menanamkan modalnya untuk mendukung visi menjadikan Indonesia sebagai produsen ubin keramik peringkat lima besar di dunia.

Selain itu, pembangunan pabrik ini diharapkan juga dapat mengisi kebutuhan pasar domestik, yang sejalan dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pada tahun 2023, program P3DN mencatatkan komitmen pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri sebesar Rp1.157,47 triliun, yang meningkat menjadi Rp1.428,25 triliun pada semester I-2024.

Guna menggenjot performa industri manufaktur nasional, termasuk sektor industri keramik, Kemenperin telah menyiapkan sejumlah strategi. Misalnya penerapan standardisasi, yang tidak hanya terkait dengan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), tetapi juga melingkupi standar industri hijau dan standar spesifikasi teknologi industri. “Bahkan, kami juga berperan dalam implementasi standar halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dimiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI Kemenperin,” tutur Andi.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) Bandung sebagai UPT di bawah BSKJI memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa komoditas keramik dan mineral nonlogam yang dihasilkan oleh industri dalam negeri memenuhi standar mutu yang berlaku

 Foto – Kepala BSKJI, Andi Rizaldi (sebalah kiri), Kepala BBSPJIKMN, Azhar Fitri (tengah) mendengarkan paparan dari salah satu manajemen PT Rumah Keramik Indonesia (sebelah kanan) (20/08/2024)

Kepala BBSPJIKMN Azhar Fitri menyampaikan bahwa dalam upaya pengembangan industri keramik dalam negeri, pihaknya telah melaksanakan kegiatan pelayanan jasa teknis industri berupa layanan jasa sertifikasi, pengujian, kalibrasi, bimbingan teknis, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, konsultansi, serta rancang bangun dan perekayasaan industri dengan kelembagaan yang telah mendapatkan akreditasi dan SDM yang telah tersertifikasi. “Pada tahun 2023, BBSPJIKMN telah memberikan pelayanan jasa kepada lebih dari 485 mitra baik dari kalangan industri kecil dan menengah, industri besar, dunia pendidikan dan instansi pemerintah,” sebutnya.

Seiring dengan persiapan BBSPJIKMN menuju BLU, lanjut Azhar, pihaknya berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan berfokus pada kompetensi sumber daya manusia maupun memperluas jangkauan layanan dan menambah jenis layanan yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan industri keramik nasional.