Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Bpk. Andi Rizaldi (Tengah) didampingi Sekretaris BSKJI Ibu E. Ratna Utarianingrum (Kiri) serta Kepala BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam Bpk. Azhar Fitri (Kanan), dalam kegiatan kunjungan kerja dan pengarahan pegawai di Auditorium BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam pada Jumat, 03/05/2024.

Penulis : Humas BBSPJIKMN

Administrator : Prakom BBSPJIKMN

Mei 2024

Berita website BBSPJIKMN

Sistem pelayanan jasa teknis pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Kementerian Perindustrian yang sebagian masih berfokus pada sistem pelayanan PNBP dan beberapa Balai Besar Standardisasi dan Balai Standardisasi sudah mulai bertransformasi menuju ke sistem Badan Layanan Umum (BLU). Dalam hal ini, BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam berkomitmen untuk bertransformasi secara bertahap dari sistem pelayanan PNBP menjadi BLU.

     Pada kunjungan kerja dan pengarahan pegawai yang diselenggarakan pada jumat 3 Mei 2024 bertempat di Auditorium BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam, Andi Rizaldi sebagai Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin dan Sekretaris BSKJI Ibu E. Ratna Utarianingrum, menyampaikan perlunya kemampuan adaptif terhadap perubahan dan perluasan layanan pada BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam dalam mempersiapkan diri menuju sistem pelayanan BLU.

Andi Rizaldi menjelaskan bahwa transformasi ini didorong oleh kebutuhan akan keberlanjutan dalam memberikan layanan di masa depan yang lebih luas pemanfaatannya, adanya inovasi pada jenis dan sistem layanan baru, pengembangan pada jenis jasa layanan yang sudah ada pada unit, sehingga ruang lingkup layanannya lebih luas, dapat lebih memenuhi kebutuhan dan pemanfaatan aset unit yang dapat lebih dioptimalkan untuk keperluan pelaku industri.

Seluruh pegawai BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam mengikuti pengarahan pegawai oleh Kepala BSKJI  Bpk. Andi Rizaldi dan Sekretaris BSKJI Ibu E. Ratna Utarianingrum, Jumat (03/05/2024).

     E. Ratna Utarianingrum pun menambahkan bahwa untuk menjadi Badan Layanan Umum merupakan tantangan buat BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam agar dapat memenuhi segala persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Serta perlu memberi perhatian terhadap jenis layanan yang rentan terhadap kebijakan import.

Salah satu yang menjadi fokus adalah bagaimana cara yang dilakukan oleh unit kerja untuk mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah dan manfaat ekonomi dari aset BLU. Untuk itu unit kerja akan berusaha mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan ungkap Azhar Fitri selaku Kepala BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam.

Disamping itu penerimaan dari layanan BLU secara periodik dituntut mengalami kenaikan dan secara konsisten dapat menerapkan standar layanan yang SMART (Specific, Measurable, Atainable, Reliable and Timely) agar kualitas layanan yang diberikan tetap prima. Tentunya harus didukung oleh kinerja pola pengelolaan  keuangan yang sehat, ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang mampuni.

BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam dalam bertransformasi menuju BLU menyiapkan strategi dalam pengembangan jasa layanan teknisnya, dengan tetap memperhatikan yang menjadi prioritas kebutuhan berkelanjutan bagi pelaku industri keramik dan mineral nonlogam yang berskala kecil, menengah dan besar di masa depan, dan membantu mendorong meningkatnya kualitas produk dan kinerja industri keramik nasional.

                                                                                                  Foto bersama Kepala BBSPJIKMN dengan Kepala BISIP beserta tim

Penulis: Humas BBSPJIKMN

Administrator: Prakom BBSPJIKMN

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, yang telah bertransformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) sejak September 2022.

Adapun tujuan BISIP melakukan studi banding ke BBSPJIKMN (22/12/2023) adalah untuk mengetahui prosedur dan mekanisme tugas dan fungsi kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri (opti) yang sudah berjalan di BBSPJIKMN. Kegiatan opti di BBSPJIKMN merupakan kegiatan layanan jasa teknis dalam bentuk PNBP, yang diberikan kepada industri sebagai bentuk dukungan pada pengembangan industri keramik di Indonesia.

Azhar Fitri Kepala BBSPJIKMN menjelaskan bahwa tujuan kegiatan layanan jasa ini adalah membantu industri keramik dalam penyediaan jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri yang mencakup peralatan uji (kendali mutu), transfer teknologi, kemitraan layanan jasa industri, pemanfaatan limbah dan peralatan proses.

“Bagi IKM layanan opti ini dapat berbentuk keikutsertaan industri dalam program  Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) dan Program Penguatan Industri Melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI) yang diluncurkan oleh BSKJI Kemenperin”, ungkap Kristanto Wahyudi Ketua Tim Kerja optimalisasi teknologi BBSPJIKMN.

Program Percepatan Pemanfaatan Teknologi melalui DAPATI adalah program yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian melalui Pusat OPTIJI-BSKJI.  Pendanaan DAPATI diberikan dengan skema kemitraan yang diperlukan untuk jasa konsultasi teknologi. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh Balai Besar Standardisasi dan Balai Standardisasi sebagai unit pelayanan teknis dibawah BSKJI berperan sebagai penyedia jasa guna membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi IKM dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri.

Adapun tujuan dan manfaat program DAPATI bagi IKM adalah: 1) Untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mutu produk, dan atau desain produk yang dapat meningkatkan daya saing; 2) Mendapatkan bantuan tenaga ahli/konsultan teknologi industri untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan IKM; 3) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang teknis produksi, mesin peralatan, lingkungan dan manajemen untuk pengembangan teknologi industri.

Program DAPATI diperuntukkan bagi industri kecil dan menengah yang memiliki legalitas berusaha di sektor industri, dan mampu membiayai cost sharing minimal sebesar 25% dari biaya konsultansi. Bentuk bantuan dalam program DAPATI ini adalah bantuan sebagian pendanaan yang diperlukan untuk pelayanan jasa konsultansi teknologi dan pendampingan tenaga ahli dari Balai Besar dan Balai Standardisasi  dan Pelayanan Jasa Industri di lingkungan BSKJI.

Ruang lingkup jasa konsultansi teknologi industri yang dapat diberikan oleh Balai melalui program DAPATI ini meliputi :

l  Perbaikan teknologi proses produksi dalam rangka peningkatan produktifitas dan efisiensi;

l  Perbaikan lay-out mesin/peralatan produksi dalam rangka peningkatan efisiensi produksi;

l  Pengembangan produk baru, perbaikan mutu produk dan kendala sesuai dengan standar yang ditetapkan;

l  Penerapan dan perbaikan teknologi pencegahan, pencemaran dan teknologi daur ulang;

l  Penerapan dan perbaikan sistem pengendali mutu

Tentunya kebutuhan konsultansi teknologi industri tiap IKM akan berbeda disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan prioritas yang diperlukan.

Permasalahan yang dihadapi IKM antara lain karena masih terbatasnya pemanfaatan pengetahuan soal desain produk, kualitas mutu produk, teknologi proses bahan baku yang lebih efisien disamping itu masih banyak dunia usaha yang sangat bergantung pada teknologi dari luar negeri, atau teknologi perusahaan induknya, dan masih terbatasnya akses terhadap sumber-sumber informasi, teknologi, pelayanan pemasaran online, kompetensi tenaga kerja dan adanya keengganan IKM untuk menggunakan tenaga ahli dari luar perusahaan, karena alasan biaya serta budaya yang masih melekat serta pola pikir yang masih perlu ditingkatkan dalam proses produksi.

Salah satu faktor penunjang perpanjangan mata rantai produksi serta peningkatan nilai tambah produktivitas dan daya saing industri adalah peningkatan mutu/proses dan diversifikasi produk/proses melalui pendampingan konsultansi.

Nuning Nugrahani Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian menyampaikan bahwa tusi opti ini merupakan hal baru bagi unitnya yang perlu adaptif dengan kebutuhan industri, dan dampaknya harus mempunyai nilai tambah dan manfaat bagi industri.

Kegiatan studi banding diakhiri dengan menjelaskan lebih lanjut prosedur dan mekanisme layanan opti ini sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan oleh BBSPJIKMN sebagai bahan wacana bagi tim BISIP

Penulis: Humas BBSPJIKMN

Administrator: Prakom BBSPJIKMN

        Peningkatan kinerja ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari peran peningkatan daya saing khususnya di bidang sektor industri. Berdasarkan laporan Global Competitiveness Index tahun 2023 yang dirilis oleh International Institute for Management Development (IMD) peringkat daya saing Indonesia naik dari posisi ke-44 menjadi ke-34 atau menanjak 10 level. Pemeringkatan yang dilakukan oleh IMD tersebut didasarkan pada empat kriteria, yaitu kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan infrastruktur.

Peningkatan daya saing sektor industri di Indonesia salah satunya didukung oleh aktifitas kinerja sektor industri manufaktur yang terus berupaya bertahan dan maju di tengah kondisi tekanan ekonomi global yang belum stabil. Hal ini ditandai dari capaian Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global Market Intelellingence Jingyl Pan, pada November 2023 menguat ke level 51,7 atau meningkat 0,2 poin dari Oktober 2023 yang berada di posisi 51,5. Artinya ekspansi sektor manufaktur Indonesia masih bertahan hingga triwulan IV tahun 2023.

Kinerja sektor industri manufaktur keramik dan bahan galian nonlogam tidak terlepas dari penerapan SNI wajib yang menjadi salah satu kebijakan Kemenperin dalam upaya memberi perlindungan keamanan, keselamatan konsumen, menjaga kelestarian lingkungan hidup, jaminan mutu produk dan mendorong kapasitas produksi industri dalam negeri. Pelaksanaan penerapan SNI wajib keramik didukung oleh Lembaga Sertifikasi (LS) yang telah terakreditasi oleh KAN salah satunya adalah Lembaga Sertifikasi BBSPJIKMN.

Dalam rangka pemeliharaan akreditasi terkait ketidakberpihakkan, LS BBSPJIKMN menyelenggarakan Rapat Komite Ketidakberpihakkan (12/12/2023) di Jakarta, dengan agenda mengevaluasi unjuk kinerja Lembaga Sertifikasi BBSPJIKMN, membantu mengembangkan persiapan menuju Badan Layanan Umum (BLU) dan kebijakan yang berkaitan dengan ketidakberpihakan dan tetap menjaga kegiatan sertifikasi yang konsisten dan berkelanjutan.

Azhar Fitri Kepala BBSPJIKMN menyampaikan bahwa kegiatan ini juga memberikan saran mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kepercayaan sertifikasi, termasuk keterbukaan dan persepsi publik, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan sertifikasi BBSPJIKMN yang lebih baik kepada seluruh stakeholder. Semoga hasil rapat hari ini dapat mendukung dan membantu mendorong peningkatan daya saing industri, khususnya industri keramik dan mineral nonlogam dalam negeri.

Ketua Rapat Komite Pengaman Ketidakberpihakkan (KPK) Doddy Rahadi, beliau sebagai Staf Ahli Menteri Perindustrian bidang iklim usaha dan investasi, menerangkan dalam sambutannya bahwa Kementerian Perindustrian terus berupaya menjaga dan memperbaiki iklim berusaha dan investasi di Indonesia tetap aman dan kondusif, untuk mendorong lajunya kinerja sektor industri manufaktur. Adapun indikator yang masih menjadi perhatian adalah penerapan dan pengawasan implementasi standardisasi industri, mendorong kinerja ekspor berbasis bahan baku lokal dan hilirisasi, mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas di era industri 4.0, dekarbonisasi sektor industri manufaktur dengan teknologi yang efisiensi energi dan perubahan cara kerja serta mekanisme perdagangan karbon.

Strategi dekarbonisasi sektor industri secara umum terdiri atas: (1) teknologi hemat energi dan rendah emisi, (2) penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), (3) efisiensi energi, air, dan bahan baku, serta (4) manajemen limbah dan ekonomi sirkular sebagai langkah percepatan menuju pencapaian target Net Zero Emission (NZE) tahun 2050. Diharapkan industri manufaktur dapat mempersiapkan diri dan berkontribusi tercapainya NZE.

Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian saat ini sedang dalam upaya merumuskan, menyusun strategi dan rencana aksi dekarbonisasi sektor industri untuk jangka menengah dan panjang bagi sektor industri.

Diharapkan juga adanya peran dari Lembaga Sertifikasi BBSPJIKMN sebagai Unit Pelayanan Teknis untuk mengembangkan ruang lingkup layanannya, yaitu dengan mendirikan Lembaga Verifikasi Validasi (LVV) yang berfungsi/berperan untuk melakukan penilaian kesesuaian untuk kegiatan  Verifikasi dan/ atau Validasi Emisi Gas Rumah Kaca yang terakreditasi.

Kegiatan sertifikasi dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik sertifikasi produk, sistem manajemen mutu dan industri hijau diharapkan dapat berperan dan memberikan pengaruh positif  terhadap peningkatan kualitas produk nasional khususnya produk keramik, kaca dan mineral nonlogam lainnya.

Lembaga Sertifikasi BBSPJIKMN diharapkan selalu berpegang teguh pada prinsip ketidakberpihakan dalam memberikan pelayanan sertifikasi. Melakukan aktifitas pelayanan sertifikasi secara profesional, tidak memihak, tidak terpengaruh oleh kedekatan hubungan, aspek komersial, finansial dan hal lainnya yang dapat mengancam ketidakberpihakan.

Dengan terbitnya Peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2021 mengenai Penyelenggaaraan Bidang Perindustrian yaitu Permenperin No. 45 Tahun 2022 Tentang Standardisasi Industri. Ke depan, alur proses sertifikasi wajib diharuskan terdaftar melalui SIINAS Kementerian Perindustrian, dengan harapan dapat memudahkan dari sisi monitoring terhadap proses sertifikasi. Selain itu, Produsen Luar Negeri wajib memiliki perwakilan di Indonesia, sehingga diharapkan produk impor khususnya produk keramik, kaca dan mineral nonlogam dapat dibatasi.

Dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama dalam mendukung kinerja industri keramik dan mineral nonlogam nasional, sehingga dapat berjaya di negeri sendiri dan berdaya saing di pasar global.