Sumber : PRFMNEWS
PRFMNEWS - Acara Puncak
Peringatan 100 tahun Balai Besar Keramik yang sekarang telah
bertranformasi menjadi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Keramik dan Mineral Nonlogam dengan tema acara “Satu Abad Bersinergi Membangun
Negeri†digelar di BBSPJIKMNL pada Kamis, 20 Oktober 2022.
Acara diawali dengan kegiatan temu usaha industri dengan partisipasi
200 industri keramik dan mineral non logam offline dan diikuti hampir 1000
peserta online, pameran industri, webinar dan penyusunan skema sertifikasi
tableware, sanitary untuk lembaga sertifikasi personil pada hari ke-2 yang
dihadiri oleh 26 industri.
Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan
struktur industri nasional yang mandiri dan berdaulat; industri yang maju dan
berdaya saing di tingkat global; industri yang berkeadilan dan inklusif; serta
industri berbasis inovasi dan teknologi. Hal ini sejalan dengan upaya
mewujudkan Indonesia menjadi negara industri yang tangguh.
Upaya memajukan industri keramik nasional terus dilakukan
oleh pemerintah dengan mengupayakan strategi khusus diantaranya pemberlakuan
SNI wajib bagi produk-produk keramik, kaca dan bahan galian nonlogam lainnya.
â€Strategi dalam pemulihan industri keramik nasional perlu diimbangi
dengan peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja melalui adopsi
teknologi mutakhir dengan memanfaatkan penerapan teknologi industri 4.0 yang
dapat menciptakan produk ber SNI, berkualitas kelas dunia, proses produksi yang
efektif, efisien, ramah lingkungan, serta diiringi dengan peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah,†kata Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang pada peresmian
pembukaan acara tersebut.
Tahun ini menjadi momentum kebangkitan sektor Industri pengolahan
nonmigas, termasuk industri keramik. Hal ini tercermin dari kinerja positif
industri keramik sebagai subsektor dari industri bahan galian nonlogam, yang
tumbuh 1,35% dengan kontribusi 0,47% (y-o-y) pada triwulan I tahun 2022 (diolah
dari data BPS) .
Capaian ini menempatkan industri bahan galian nonlogam sebagai
peringkat kedua dalam kontribusi perkembangan investasi di sektor industri
kimia, farmasi dan tekstil (IKFT) sebesar 2,69%.
Insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri sebesar USD 6 per
MMBTU melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 89K/10/MEM Tahun 2020, yang
selanjutnya diperbarui dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M
Tahun 2021 terbukti meningkatkan efisiensi biaya operasional, sehingga capaian
utilitas kinerja industri ubin keramik tahun 2021 mencapai 72%, atau tertinggi
dalam lima tahun terakhir.
Strategi pemulihan yang tepat tentunya berdampak pada perbaikan
berkesinambungan sehingga kinerja ekspor industri keramik nasional pada kuartal
I tahun 2022, menurut data yang diolah dari BPS, mampu tumbuh positif sebesar
12% dengan total volume 3,9 juta meter persegi yang didukung oleh peningkatan
penjualan ke negara Filipina, Malaysia, dan Thailand.
Pencapaian positif kinerja ekspor juga diikuti dengan penurunan volume
impor sebesar 21% (year on year) dari 18,5 juta meter persegi menjadi 14,4 juta
meter persegi, yang berdampak pada kenaikan utilitas pada kuartal I-2022 berada
di level 83%.
Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–April 2022 mencapai
US$93,47 miliar atau naik 38,68 persen dibanding periode yang sama tahun 2021.
Sementara ekspor nonmigas mencapai US$88,73 miliar atau naik 39,12 persen.
Prestasi
kinerja industri keramik nasional ini tentunya didukung dengan keberadaan Balai
Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
yang menyelenggarakan layanan jasa seperti pengujian, sertifikasi,
standardisasi, bimbingan teknis dan jasa teknis lainnya, yang dapat memastikan
kualitas produk keramik secara akurat dan terpercaya.
Dari awal pendiriannya pada tahun 1922 pada masa Pemerintahan Kolonial
Belanda, dengan nama "Het Keramische Laboratorium", Balai Besar
Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam terus
berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi industri keramik nasional.
Dalam perjalanan pengabdiannya, Balai Besar ini juga melayani jasa
standardisasi hingga sertifikasi, pendampingan pengembangan usaha industri
meliputi industri kaca (baik untuk bangunan, automotif, hingga alat kesehatan),
industri refraktori, serta mineral nonlogam lainnya.
Momentum 100 tahun ini hendaknya menjadi tonggak
bagi BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam dalam memberikan pelayanan prima serta
bersinergi memajukan industri keramik dan turunannya, sehingga industri keramik
nasional dapat berjaya di negeri sendiri, berdaya saing di pasar global dan menciptakan
inovasi yang berkelanjutan.
Pada acara tersebut hadir juga Kepala Badan Standardisasi dan Pelayanan
Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi yang menyatakan
pihaknya akan meluncurkan serangkaian kebijakan yang meliputi optimalisasi
pemanfaatan teknologi Industri untuk keperluan banyak hal.
â€Akan terus berfokus pada upaya menunjang daya saing industri melalui
infrastruktur standardisasi industri serta pemanfaatan sumber daya industri
melalui pemanfaatan teknologi industri, dengan meluncurkan serangkaian
kebijakan yang meliputi optimalisasi pemanfaatan teknologi Industri
berorientasi substitusi impor, penumbuhan circular economy dan peningkatan daya
saing melalui penguatan standardisasi industri dan implementasi industri 4.0,â€
katanya.
Industri keramik nasional terus berkembang selama lebih dari 30 tahun
dan merupakan salah satu industri yang didukung oleh ketersediaan bahan baku
yang melimpah. Prospek industri keramik nasional dalam jangka panjang cukup
baik seiring dengan pertumbuhan pasar dalam negeri yang terus meningkat karena
didukung oleh pertumbuhan pembangunan seperti properti dan perumahan.
Industri keramik yang terdiri dari ubin, saniter, tableware, kaca,
refraktori serta produk mineral nonlogam lainnya telah memberikan kontribusi
yang cukup signifikan dalam mendukung pembangunan nasioanal melalui penyediaan
kebutuhan domestik, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja.
Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing industri, Balai Besar Keramik dan Mineral Nonlogam
hadir sebagai penyedia layanan jasa sertifikasi, pengujian, kalibrasi,
pelatihan, konsultansi dan optimalisasi teknologi industri.
BBSPJIKMN serta Balai-balai di lingkungan Kementerian Perindustrian
juga hadir sebagai problem solver, serta senantiasa melakukan pendampingan bagi
pelaku industri nasional. Tugas dan fungsi Balai Besar Keramik dan Mineral Nonlogam
ini sesugguhnya telah melekat sejak satu abad yang lalu di bawah "Het
Keramische Laboratorium".
Disampaikan juga pada acara webinar Temu Usaha Industri ini beberapa
kebijakan industri keramik dan mineral non logam diantaranya kebijakan TKDN;
Sertifikasi Industri Hijau; Pemeriksaan Produk Halal dan Implementasi Industri
4.0 oleh para pejabat eselon 2 Kementerian Perindustrian.
Penandatanganan MOU antara BBSPJIKMNL dengan PT. Chandra Asih; ULBI
(Poltekpos); Disperindag Propinsi Sumatera Utara dan Universitas Jenderal Ahmad
Yani. Kemudian pemberian penghargaan kepada pelanggan loyal BBSPJIKMNL dan
penyerahan SPPT-SNI Via Ampul kepada PT. Schoot Igar Glass dan peluncuran
perangko 100th BBSPJIKMNL.
Sumber : Berita
Moneter
JAKARTA-Tahun 2022 menjadi momentum kebangkitan sektor industri pengolahan
nonmigas, termasuk di dalamnya adalah industri keramik.
Hal ini tercermin dari kinerja positif industri keramik sebagai
subsektor dari industri bahan galian nonlogam, yang tumbuh 1,35% dengan
kontribusi 0,47% (y-o-y) pada triwulan I tahun 2022.
Capaian tersebut menempatkan industri bahan galian nonlogam
sebagai peringkat kedua dalam kontribusi perkembangan investasi di sektor
industri kimia, farmasi dan tekstil (IKFT) sebesar 2,69%
“Pada semester I tahun 2022, sektor industri keramik telah
mencatatkan investasi dengan total Rp17,7 triliun. Penambahan investasi ini
diharapkan akan semakin memperkuat aliran rantai pasok industri keramik
nasional yang juga sejalan dengan program subtitusi impor guna mengoptimalkan
sumber daya produksi dalam negeri,†kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita dalam sambutannya secara virtual pada acara Temu Usaha Industri
dan Puncak Memperingati 100 Tahun Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa
Industri Keramik dan Mineral Nonlogam, Kamis (20/10).
Menperin mengemukakan, insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)
bagi industri sebesar USD6 per MMBTU menjadi salah satu kebijakan yang dapat
meningkatkan efisiensi pada biaya operasional di industri keramik.
“Sehingga capaian utilitas kinerja industri ubin keramik tahun
2021 mencapai 72%, atau tertinggi dalam lima tahun terakhir,†ungkapnya.
Di samping itu, adanya strategi pemulihan ekonomi nasional turut
berdampak positif pada kinerja ekspor industri keramik pada kuartal I tahun
2022.
Ekspor produk keramik nasional tumbuh sebesar 12% dengan total
volume 3,9 juta meter persegi, yang didukung oleh peningkatan penjualan ke
negara Filipina, Malaysia, dan Thailand.
Kinerja gemilang dari capaian ekspor tersebut, juga diikuti dengan
penurunan volume impor sebesar 21% (year on year) dari
18,5 juta meter persegi menjadi 14,4 juta meter persegi, yang berdampak pada
kenaikan utilitas pada kuartal I-2022 berada di level 83
“Prestasi kinerja industri keramik nasional ini tentunya didukung
dengan keberadaan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik
dan Mineral Nonlogam (BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam) yang
menyelenggarakan layanan jasa seperti pengujian, sertifikasi, standardisasi,
bimbingan teknis dan jasa teknis lainnya, yang dapat memastikan kualitas produk
keramik secara akurat dan terpercaya,†papar Menperin.
Dari awal pendiriannya pada tahun 1922 pada masa Pemerintahan
Kolonial Belanda, dengan nama “Het Keramische Laboratoriumâ€, BBSPJI Keramik dan
Mineral Nonlogamterus berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi industri
keramik nasional.
“Dalam perjalanan pengabdiannya, balai besar ini juga melayani
jasa standardisasi hingga sertifikasi, pendampingan pengembangan usaha industri
meliputi industri kaca (baik untuk bangunan, otomotif, hingga alat kesehatan),
industri refraktori, serta mineral nonlogam lainnya,†imbuhnya.
Momentum 100 tahun ini hendaknya menjadi tonggak bagi BBSPJI
Keramik dan Mineral Nonlogam dalam memberikan pelayanan prima serta bersinergi
memajukan industri keramik dan turunannya, sehingga industri keramik nasional
dapat berjaya di negeri sendiri, berdaya saing di pasar global dan menciptakan
inovasi yang berkelanjutan.
Menunjang daya saing
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi menyampaikan bahwa
pihaknya terus fokus pada upaya menunjang daya saing industri melalui
infrastruktur standardisasi industri serta pemanfaatan sumber daya industri
melalui pemanfaatan teknologi.
“Upayanya adalah dengan meluncurkan serangkaian kebijakan yang
meliputi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri berorientasi substitusi
impor, penumbuhan circular economy,
serta peningkatan daya saing melalui penguatan standardisasi industri dan
implementasi industri 4.0,†jelasnya.
Guna mendukung peningkatan daya saing industri, BBSPJI Keramik dan
Mineral Nonlogam hadir sebagai penyedia layanan jasa sertifikasi, pengujian,
kalibrasi, pelatihan, konsultansi dan optimalisasi teknologi industri.
“BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam serta balai-balai di
lingkungan Kemenperin juga hadir sebagai problem solver, serta senantiasa
melakukan pendampingan bagi pelaku industri nasional,†tandasnya.
Kepala BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam, Azhar Fitri
menyampaikan, pihaknya selalu siap bertransformasi dan beradaptasi sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan pelaku industri.
“Seiring pertumbuhan industri, membuat kami semakin mengoptimalkan
berbagai pelayanan jasa industri yang inovatif,†ujarnya.
Kegiatan temu usaha industri ini diikuti sebanyak 200 pelaku
industri keramik dan mineral nonlogam secara luring, serta lebih dari 1000
peserta mengikuti secara daring.
Rangkaian kegiatan lainnya adalah pameran industri, webinar dan
penyusunan skema sertifikasi tableware dan sanitary untuk
lembaga sertifikasi personil yang dihadiri oleh 26 industri.
Selain itu, pemberian penghargaan kepada PT. Lucky Indah Keramik
sebagai pelanggan terloyal, PT. Bintangmas Glass Solution sebagai pengguna
layanan jasa sertifikasi (SPPT SNI) terbanyak dan PT. Arwana Citra Mulia Tbk
sebagai pengguna layanan jasa terbanyak.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan SPPT-SNI Vial Ampul kepada
PT. Schoot Igar Glass dan peluncuran prangko 100 Tahun Balai Besar
Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam.
Sebagai bentuk sinergi BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam dengan
sejumlah mitra industri, dilakukan penandatanganan MoU di antaranya dengan PT.
Chandra Asri, Universitas Logistik dan Bisnis Indonesia, Disperindag Propinsi
Sumatera Utara, dan Universitas Jenderal Ahmad Yani.
Sumber :Â REPUBLIKA.CO.ID
BANDUNG -- Doddy Rahadi selaku Kepala
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) memberikan apresiasi
dan menyambut baik penyelenggaraan acara talkshow yang membahas dan
mendiskusikan mengenai bagaimana memilih produk kaca sesuai untuk peruntukannya
baik itu dari sisi keamanan, estetika, maupun yang mendukung terhadap efisiensi
penggunaan energi.
Pemerintah terus berusaha bagaimana
menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaku usaha di negeri ini, sehingga dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan kondisi pandemi diikuti dengan
resesi ekonomi yang melanda beberapa negara di tahun 2022 ini, sektor industri
manufaktur Indonesia tetap memberikan kontribusi yang besar yaitu dengan
meningkatnya PMI manufaktur Indonesia yaitu menjadi 51,3 pada bulan Juli 2022
dibanding negara lain.
Hal ini didukung oleh peningkatan
permintaan dalam negeri, antara lain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah,
dan belanja antar sektor. Di antara ketiganya, laju peningkatan belanja
pemerintah yang didorong oleh Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (P3DN) menunjukkan peningkatan terbesar.
"Program P3DN
memberikan multiplier effect serta berpengaruh positif terhadap
peningkatan PMI manufaktur," kata Heru yang mewakili Doddy Rahadi, dalam
rilisnya, Kamis (11/8/2022).
Melalui Program
P3DN, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, juga swasta didorong untuk
berkomitmen menggunakan produk dalam negeri dalam belanja barang dan
modalnya. Dengan realisasi komitmen tersebut, perusahaan industri
meningkatkan produksinya yang membuat mereka merekrut lebih banyak pekerja.
Diharapkan Program P3DN ini akan
terus mendorong pelaku usaha terutama yang terkait dengan konstruksi di
Indonesia untuk lebih selektif dalam memilih produk dengan mengutamakan produk
dalam negeri.
Industri kaca lembaran nasional
dimulai dengan produksi dan penjualan pada tahun 1976, berkembang hingga saat
ini berkapasitas 1,35 juta ton/tahun, untuk memenuhi permintaan dalam negeri
sebanyak 800 ribu ton/tahun.
Industri pengolahan kaca lembaran
juga berkembang pesat sejalan berkembangnya permintaan pasar, di antaranya kaca
pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, cermin kaca lembaran dan kaca
isolasi. Hampir seluruh jenis kaca lembaran dan olahannya dapat diproduksi,
jumlah dan jenis, oleh sebanyak dua produsen kaca lembaran dan 20 produsen kaca
lembaran olahan dalam negeri, untuk bangunan, kendaraan bermotor, industri dll.
Bila dilihat data tahun 2019-2021
impor jenis produk kaca lembaran di bawah 50 ton/tahun, hal ini menunjukkan
produksi industri dalam negeri untuk produk kaca lembaran saat ini sudah dapat
memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sedangkan impor untuk jenis kaca
temper masih cukup tinggi yaitu mencapai 1,1 juta ton pada tahun 2019 dan turun
menjadi 0,75 juta ton pada tahun 2021. Hal in terjadi karena sebagian industri
kendaraan bermotor mengimpor kaca mobil dari perusahaan induk di negara asal.
Impor produk kaca dalam kurun waktu
2019-2021 juga menunjukkan kecenderungan yang menurun, terutama untuk kaca
laminasi, kaca insulasi dan kaca cermin yang tidak di bingkai. Sedangkan produk
kaca cermin yang dibingkai terjadi kenaikan impor dari tahun 2019-2021.
"Untuk itu, diharapkan industri
dalam negeri agar dapat meningkatkan produksinya sehingga substitusi impor
dapat terus ditingkatkan. Peluang substitusi masih besar bagi produk kaca
isolasi dilihat dari sisi teknologi yang dimiliki oleh industri dalam negeri
dan juga nilai investasi yang terjangkau," kata dia.
Di samping itu, kebutuhan kaca
isolasi baik untuk produk showcase maupun bahan bangunan terus meningkat
seiring dengan tuntutan konsumen dalam hal desain bangunan, kenyamanan dan
kebutuhan penghematan penggunaan listrik/energi.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Perindustrian akan terus mendukung iklim industri baik itu dalam pengembangan
standar, penerapan SNI wajib, Industri Hijau maupun pertimbangan tingkat
komponen dalam negeri.
Saat ini Kementerian Perindustrian
sudah memiliki program sertifikasi TKDN dengan menyiapkan auditor-auditor yang
sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan yang tersebar di berbagai
provinsi. Dengan penerapan sertifikasi TKDN ini diharapkan dapat meningkatkan daya
saing industri dalam negeri.
Dengan berkembangnya kebutuhan produk
kaca tidak hanya dari segi estika, namun juga kebutuhan akan bertambahnya nilai
fungsi produk kaca seperti kaca hemat energi, kaca pengaman yang digunakan pada
sektor perumahan, perkantoran dan pariwisata, kementerian Perindustrian dapat
mensupport dari sisi pengembangan standar SNI sampai ke layanan sertifikasi.
"Untuk itu agar industri tidak
segan-segan memanfaatkan fasilitas dan jasa yang ada di Balai Besar Keramik
dengan didukung oleh tenaga-tenaga yang kompeten," kata dia menambahkan.
Â
Sumber : Media Indonesia
PEMERINTAH terus berusaha bagaimana menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaku usaha di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan kondisi pandemi diikuti dengan resesi ekonomi yang melanda beberapa negara  di tahun ini, sektor industri manufaktur Indonesia tetap memberikan kontribusi yang besar yaitu dengan meningkatnya PMI manufaktur Indonesia menjadi 51,3 pada Juli 2022 dibanding negara lain. Hal itu didukung oleh peningkatan permintaan dalam negeri, antara lain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan belanja antar sektor.Â
Di antara ketiganya, laju peningkatan belanja pemerintah yang didorong oleh Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menunjukkan peningkatan terbesar. Peningkatan pesanan pemerintah atas produk-produk manufaktur, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), begitu juga mesin peralatan elektronik. Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (Pusat OPTIKJI) Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Heru Kustanto mengatakan, program P3DN memberikan multiplier effect serta berpengaruh positif terhadap peningkatan PMI manufaktur Melalui Program P3DN, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, juga swasta didorong untuk berkomitmen menggunakan produk dalam negeri dalam belanja barang dan modalnya. Dengan realisasi komitmen tersebut, perusahaan industri meningkatkan produksinya yang membuat mereka merekrut lebih banyak pekerja," katanya dalam Talk Show dengan tema “ Pemilihan Kaca untuk Bahan Bangunanâ€.Heru berharap, Program P3DN akan terus mendorong pelaku usaha terutama yang terkait dengan konstruksi di Indonesia untuk lebih selektif dalam memilih produk dengan mengutamakan produk dalam negeri.Industri kaca lembaran nasional dimulai dengan produksi dan penjualan pada 1976, berkembang hingga saat ini berkapasitas 1,35 juta ton/tahun, untuk memenuhi permintaan dalam negeri sebanyak 800.000 ton/tahun. Industri pengolahan kaca lembaran juga berkembang pesat sejalan berkembangnya permintaan pasar, diantaranya kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, cermin kaca lembaran dan kaca isolasi. "Hampir seluruh jenis kaca lembaran dan olahannya dapat diproduksi, jumlah dan jenis, oleh sebanyak 2 produsen kaca lembaran dan 20 produsen kaca lembaran olahan dalam negeri, untuk bangunan, kendaraan bermotor, industri dll," ujar Heru.Bila dilihat data 2019-2021, impor jenis produk kaca lembaran dibawah 50 ton/tahun. Hal ini menunjukkan produksi industri dalam negeri untuk produk kaca lembaran saat ini sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan impor untuk jenis kaca temper masih cukup tinggi yaitu mencapai 1,1 juta ton pada 2019 dan turun menjadi 0,75 juta ton pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena sebagain industri kendaraan bermotor mengimpor kaca mobil dari perusahaan induk di negara asal.Impor produk kaca dalam kurun waktu 2019-2021 juga menunjukkan kecenderungan yang menurun, terutama untuk kaca laminasi, kaca insulasi, dan kaca cermin yang tidak di bingkai. Sedangkan produk kaca cermin yang dibingkai terjadi kenaikan impor dari 2019-2021.Â
Untuk itu diharapkan industri dalam negeri agar dapat meningkatkan produksinya sehingga substitusi impor dapat terus ditingkatkan. Peluang substitusi masih besar bagi produk kaca isolasi dilihat dari sisi teknologi yang dimiliki oleh industri dalam negeri dan juga nilai investasi yang terjangkau. "Di samping itu kebutuhan kaca isolasi baik untuk produk showcase maupun bahan bangunan terus meningkat seiring dengan tuntutan konsumen dalam hal desain bangunan, kenyamanan dan kebutuhan penghematan penggunaan listrik/energi," imbuh Heru.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian akan terus mendukung iklim industri baik itu dalam pengembangan standar, penerapan SNI wajib, Industri Hijau maupun pertimbangan tingkat komponen dalam negeri.Saat ini Kementerian Perindustrian sudah memiliki program sertifikasi TKDN dengan menyiapkan auditor-auditor yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan yang tersebar di berbagai provinsi. Dengan penerapan sertifikasi TKDN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri."Dengan berkembangnya kebutuhan produk kaca tidak hanya dari segi estetika, namun juga kebutuhan akan bertambahnya nilai fungsi produk kaca seperti kaca hemat energi, kaca pengaman yang digunakan pada sektor perumahan, perkantoran dan pariwisata, kementerian Perindustrian dapat mensupport dari sisi pengembangan standar SNI sampai ke layanan sertifikasi. Untuk itu agar industri tidak segan segan memanfaatkan fasilitas dan jasa yang ada di Balai Besar Keramik dengan didukung oleh tenaga tenaga yang kompeten," jelas Heru.Kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan difokuskan pada penguatan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku energi yang berkesinambungan dan terjangkau. Hal ini juga untuk memperdalam dan memperkuat struktur manufaktur di Indonesia.Dalam upaya memacu kinerja industri kaca nasional, pemerintah melalui Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) telah berupaya melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui pengembangan bahan baku untuk industri kaca yang berasal dari dalam negeri sebagai competitive advantage seperti pasir silika, dolomite, limestone, dan lainnya."Selain itu, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) mendorong tumbuhnya investasi dari industri bahan baku dan penolong seperti soda ash, cullet, iron oxide dan lainnya," ujar Azhar Fitri Kepala BBSPJIKMN.Industri kaca nasional akan terus tumbuh setiap tahunnya, seiring kenaikan permintaan dari pasar domestik dan ekspor. Sementara itu, pemanfaatan dalam negeri diserap oleh sektor properti sebesar 65 persen, otomotif 15 persen, furnitur 12 persen dan lainnya 8 persen.Adapun pemilihan kaca untuk bangunan/properti memperhatikan beberapa aspek yaitu antara lain : aspek fungsi dan estetika bangunan, mutu dan spesifikasi teknis kaca yang disesuaikan dengan kondisi termal cuaca sekitar lokasi bangunan, serta standar mutu pemasangan kacanya.
JAKARTA, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) Kemenperin, Azhar Fitri mengatakan, industri kaca nasional akan terus tumbuh setiap tahunnya, seiring kenaikan permintaan dari pasar domestik dan ekspor. Untuk pemanfaatan dalam negeri diserap oleh sektor properti sebesar 65 persen, otomotif 15 persen, furnitur 12 persen, dan lainnya 8 persen. Demi memacu kinerja industri kacana nasional, kata Azhar, pemerintah lewat BBSPJIKMN Kemenperin telah berupaya melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri lewat pengembangan bahan baku untuk industri kaca yang berasal dari dalam negeri sebagai competitive advantage seperti pasir silika, dolomite, limestone, dan lainnya. "Selain itu kami mendorong tumbuhnya investasi dari industri bahan baku dan penolong, seperti soda ash, cullet, iron oxide, dan lainnya," kata Azhar dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022). Baca juga: Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum? Sementara itu Kepala OPTIKJI BSKJI Kemenperin Heru Kustanto mengatakan, ada beberapa industri kaca yang mengalami penurunan permintaan untuk impor sepanjang 2019-2021, seperti kaca laminasi, kaca insulasi, dan kaca cermin yang tidak di bingkai. Sedangkan produk kaca cermin yang dibingkai terjadi kenaikan impor dari tahun 2019-2021. "Untuk itu, diharapkan industri dalam negeri agar dapat meningkatkan produksinya, sehingga substitusi impor dapat terus ditingkatkan," ujar Heru. Heru menilai peluang substitusi masih besar bagi produk kaca isolasi dilihat dari sisi teknologi yang dimiliki oleh industri dalam negeri dan juga nilai investasi yang terjangkau. Di samping itu kebutuhan kaca isolasi baik untuk produk showcase maupun bahan bangunan terus meningkat, seiring dengan tuntutan konsumen dalam hal desain bangunan, kenyamanan dan kebutuhan penghematan penggunaan listrik/energi.
Melihat fenomena itu, pemerintah dalam hal ini Kemenperin akan terus mendukung iklim industri kaca dalam pengembangan standar, penerapan SNI wajib, industri hijau maupun pertimbangkan tingkat komponen dalam negeri.
"Saat ini Kemenperin sudah memiliki program sertifikasi TKDN dengan menyiapkan auditor-auditor yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan yang tersebar di berbagai provinsi. Dengan penerapan sertifikasi TKDN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri," jelas Heru. Dengan berkembangnya kebutuhan produk kaca tidak hanya dari segi estika, Kemenperin dakan mensupport dari sisi pengembangan standar SNI sampai ke layanan sertifikasi. "Untuk itu agar industri tidak segan memanfaatkan fasilitas dan jasa yang ada di Balai Besar Keramik dengan didukung oleh tenaga tenaga yang kompeten," ucap dia.
Lewat program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan swasta didorong untuk berkomitmen menggunakan produk dalam negeri dalam belanja barang dan modalnya. Dengan realisasi komitmen tersebut, perusahaan industri meningkatkan produksinya yang membuat mereka merekrut lebih banyak pekerja. Diharapkan Program P3DN ini akan terus mendorong pelaku usaha terutama yang terkait dengan konstruksi di Indonesia untuk lebih selektif dalam memilih produk dengan mengutamakan produk dalam negeri. "Itu semua bertujuan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaku usaha di negeri ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," kata dia.Â
Presiden Republik Indonesia (Inpres Nomor 17 Tahun 2011)
menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta Kepala
Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi,
dan kewenangan masing-masing dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2012. Salah satu strateginya adalah “Strategi Pencegahanâ€.
Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara
lain dengan meningkatkan mutu layanan seperti yang dicontohkan beberapa daerah
melalui pembentukan one stop service
(layanan satu atap). Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih
mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi perizinan di daerah
yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi.
Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top manajemen yang
memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan
Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai
pedoman umum yang merupakan acuan bagi
pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda)
dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
K/L/Pemda yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi K/L/Pemda yang
berpredikat ZI mewujudkan komitmen pencegahan
korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam
bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan
K/L/Pemda yang bersangkutan.
Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang
diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat
(komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi,
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda
yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk
menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.
Dalam rangka mensukseskan program
Kementerian Perindustrian Making Indonesia 4.0 di bidang Industri Keramik dan
Mineral Non-logam, BBalai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non-logam (BBSPJI KMN) telah
bekerjasama dengan PT SMC Automation Indonesia untuk menyiapkan pilar teknologi
4.0. Ir. Azhar Fitri, M.Sc. selaku Kepala BBKMN telah memelopori dan menyiapkan
satu tim khusus di tahun 2022 ini yang bertugas untuk mengawalnya jalannya
program pemerintah Making Indonesia 4.0
di lingkungan industri keramik dan mineral non-logam. Di masa mendatang
diharapkan produk teknologi yang mendukung smart
manufacturing banyak terimplementasikan.
Saat ini integrasi sistem otomasi berbasis smart manufacturing dianggap sebagai “the future of manufacturingâ€. Integrasi sistem ini tidak hanya mampu mereduksi penggunaan energi dan mengurangi kesalahan proses dan human errors di industri tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja industri secara menyeluruh. Secara bertahap melalui pelaksanaan program pendampingan INDI 4.0, industri keramik dan mineral non-logam diharapkan bisa bertransformasi menjadi industri yang berdaya saing global dan modern.
Transformasi
Industri 4.0 telah membawa perubahan budaya dan kompetensi kerja baru di
lingkungan perindustrian. Perubahan ini membawa dampak positif untuk pekerja
industri diantaranya berkurangnya resiko pekerjaan secara signifikan.
Kompetensi teknis baru yang akan ditumbuhkan meliputi pengetahuan “state-of-the-art†dari bisnis
manufaktur, keahlian teknik, pemahaman proses, keahlian media, keahlian
pemrograman, dan pemahaman keamanan teknologi informasi. Di bidang industri
kompetensi spesifik keteknikan (teknologi) baru meliputi: ilmu data dan
analitik tingkat lanjut, antarmuka mesin-manusia baru, teknologi transfer
fisik-digital, simulasi dan pemodelan, komunikasi data dan jaringan, optimasi
sistem logistik dan gudang real-time,
sistem kecerdasan buatan, mekatronik dan robotika, otomasi industri, keamanan
jaringan, augmented dan VR, IoT, dll.
Otomasi industri merupakan tahap 3.0 dari transformasi industri 4.0. Tahap ini memiliki peran penting dalam transformasi industri 4.0 sehingga sering juga disebut dasar dari industri 4.0. Otomasi industri menurut piramida industri 4.0 memiliki memiliki tiga jenjang tahapan yakni: field level, control level dan supervisory level.
Perangkat keras yang sering digunakan dalam field level diantaranya:
sensor/tranduser, aktuator, mekanik,
pneumatik, hidrolik, robot, artificial
vision, sistem identifikasi, dan
komunikasi. Sedangkan pada control level teknologi yang digunakan: P.I.D controller, personal computer (PC),
frequency converter (VFD), driver electric actuator, robot controller, dan
komunikasi. Supervisory level
merupakan pondasi dari smart
manufacturing dimana teknologi yang digunakan lumrahnya adalah supervision, control and data acquisition
(SCADA) dan human-machine interface
(HMI).
Sumber : KPAII
Direktorat
Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional bersama Korea-Indonesia
Industry and Technology Cooperation Center (KITC) menyelenggarakan FGD
Penjajakan Kerja Sama Sumber Daya Industri (SDI) Pengembangan Logam Tanah
Jarang: Khususnya Nikel dan Silikon di Hotel Padma Bandung pada tanggal 10-11
Maret 2022. Acara dibuka oleh Direktur ASDIPI, Ibu Iken Retnowulan, dan dihadiri
oleh berbagai stakeholder industry terkait pengembangan logam
tanah jarang, pengolahan silicon dan pengolahan nikel.
Direktur
ASDIPI menyampaikan pada pelaksanaan FGD tersebut, Kemenperin dan KITC berupaya
menghimpun informasi serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait dalam
rangka membahas rencana Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE)
Korea dengan lembaga afiliasinya Korea Evaluation Institute of
Industrial Technology (KEIT) untuk melakukan “Preliminary
Feasibility†terhadap pengembangan pengolahan mineral Silikon dan Nikel
untuk pemanfaatan industri dan global value chain antara kedua
negara.
Pada
kegiatan ini, stakeholder yang turut menyampaikan paparan
terdiri dari:
Peluang
kerja sama pada pemanfaatan logam tanah jarang, nikel dan silika hingga saat
ini masih terbuka lebar baik itu melalui kerja sama pengembangan bersama maupun
kerja sama lainnya. Melalui FGD ini diharapkan terjadi sharing
knowledge dan tukar pikiran antara para stakeholder industri
maupun peneliti di antara kedua negara dalam bidang teknologi terbaru dalam pengolahan
LTJ, nikel dan silika serta peningkatan kemampuan sumber daya industri agar
terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam peningkatan daya saing industri
nasional. Selain itu, diharapkan juga para stakeholder industri
terkait dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat menjalin networking dengan
rekan-rekan dari Korea Selatan.
Sebagai
tindak lanjut, setelah pelaksanaan FGD ini pihak Korea Selatan akan mendalami
lagi potensi kerja sama feasibility study dengan stakeholder terkait
mengenai pengembangan teknologi pengolahan pengolahan LTJ, nikel maupun silikon
dalam pemanfaatannya pada pengembangan baterai listrik dan electric
vehicle.
Sumber : Investor.id
JAKARTA - Kementerian Perindustrian RI, Federasi Teknologi Informatika Indonesia (FTII), Indonesia Internet Governance Forum (IGF) dan Nagayana Indonesia Gelar Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022
Kolaborasi dan sinergi antar seluruh pihak merupakan kunci dalam implementasi industri 4.0. Transformasi industri 4.0 akan menjawab permasalahan yang dihadapi pelaku industri dan mempercepat pemulihan industri nasional saat ini.
Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) bekerjasama dengan Federasi Teknologi Informatika Indonesia (FTII), Indonesia Internet Governance Forum (IGF) dan Naganaya Indonesia sebagai Event Organizer telah menyelenggarakan kegiatan Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 dengan tema “Accelerate the Implementation of Industry 4.0 to Support Inclusive and Sustainable Industries for National Recoveryâ€.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Doddy Rahadi menyampaikan, perlunya wadah berkumpul stakeholder terkait dalam pelaksanaan implementrasi Industri 4.0 di Indonesia.
Terutama untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar pihak meliputi: pemerintah, pelaku industri/asosiasi, akademisi dan lembaga R&D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan guna mempercepat proses transformasi Industri 4.0 serta membangun jejaring dan kolaborasi. Acara yang berlangsung di Hotel JS luwansa Jakarta, 8 Maret 2022 ini juga dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta secara offline dan hampir 300 peserta secara online.
Melalui acara Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022, Kementerian Perindustrian dan seluruh stakeholder terkait berupaya untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri/asosiasi, akademisi, lembaga R & D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan untuk dapat mendukung transformasi teknologi sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dalam program nasional Making Indonesia 4.0.
“Langkah – langkah yang dilakukan Kementerian Perindustrian dalam pelaksaaan Making Indonesia 4.0 antara lain asesmen INDI 4.0, pemberian INDI award, pendampingan Industri 4.0, penunjukkan lighthouse industry 4.0, pengembangan SDM Industri 4.0, pendirian PIDI 4.0 dan capability center, serta pelatihan e-commerce kepada IKM,†tambah Heru Kustanto, Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri.
Dalam rangka mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pada akselerasi industri 4.0 dan membahas mengenai perkembangan industri 4.0 di Kementerian/Lembaga/BUMN, industri/asosiasi, technology provider, Lembaga R&D, konsultan dan akademisi, Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) berkolaborasi dengan Naganaya Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan event Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 di Jakarta pada tanggal 24 – 25 Agustus 2022.
“Kegiatan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022 akan menjadi sebuah lapangan untuk seluruh pemain industri 4.0 baik itu Pemerintah, Pelaku Industri, Asosiasi/Komunitas, Akademisi dan pihak lainnya untuk berdiskusi dan mengetahui teknologi terkini industri 4.0â€, Aditya Adiguna, Direktur Utama, PT. Naganaya Indonesia Internasional.
Kegiatan Indonesia 4.0 Conference & Expo tidak hanya akan mengundang pembicara nasional saja, tetapi juga turut menghadirkan pembicara global yang akan memberikan informasi, ilmu, maupun pandangan terkait isu terkini industri 4.0. Disamping itu, kegiatan ini juga mentargetkan kurang lebih 100 peserta pameran dari perusahaan teknologi nasional maupun global, BUMN, startup, kampus, asosiasi dan lembaga pemerintah yang akan memamerkan teknologi terkini dan informasi terkait industri 4.0.
Adapun rangkaian acara pendukung lainnya yaitu : Smart Factory Forum yang merupakan event road show sebelum event utama yang diadakan di 2 tempat yaitu Batam dan Karawang untuk mengundang para pemangku kepentingan industri yang terdapat pada di sekitar kota tersebut dalam hal teknologi industri 4.0. Podcast 4.0 yang berkonsep pembicaraan ringan mengenai teknologi 4.0 dan yang terakhir Indonesia Internet Governance Forum yang bersamaan diadakan dalam event utama dengan konsep Focus Group Discussion dari FTII dan ID-IGF.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu pengembangan industri keramik nasional agar bisa lebih berdaya saing global.
Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan membangun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang keramik yang siap meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri keramik yang didirikan di Balai Besar Keramik Bandung.
"Saat ini, industri keramik Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-8 dunia, dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta m2 per tahun, serta mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang," kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Senin (7/2).
Selaras dengan program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi SDM industri, Balai Besar Keramik (BBK) selaku salah satu unit kerja di bawah binaan BSKJI, telah membangun LSP untuk memberikan layanan jasa sertifikasi kompetensi kepada SDM industri keramik nasional.
"LSP keramik memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa SDM yang disertifikasi memenuhi persyaratan skema sertifikasi sesuai bidangnya, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja berdasarkan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang keramik," papar Doddy.
SKKNI terkait industri keramik tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 190 Tahun 2016 tentang Penerapan SKKNI Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Galian Non Logam Bidang Industri Keramik Tableware dan Saniter.
"SKKNI tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal seiring dengan tersedianya LSP bidang keramik," tegas Doddy.
Menurutnya, kualitas SDM dengan kompetensi kerja yang terstandar, akan mendorong peningkatan daya saing industri keramik nasional.
"Dengan saya saing yang tinggi, sektor industri keramik akan dapat berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas produk keramik nasional sehingga turut berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.
Ke depan, dengan dukungan asesor kompetensi, skema sertifikasi dan tempat uji kompetensi yang memadai, LSP keramik BBK akan memberikan layanan jasa sertifikasi profesi bidang keramik dengan unit kompetensi pengujian mutu produk keramik tableware dan sainter.
"Skema kompetensi akan terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan SKKNI," ujar Kepala BSKJI.
Lebih lanjut, pendirian LSP di BBK merupakan salah satu pengembangan peran, selain memberikan layanan sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, serta industri hijau dan halal.
“Melalui layanan sertifikasi profesi tersebut, BBK ikut berperan aktif dalam mencetak SDM industri keramik Indonesia yang kompeten, berdaya saing dan siap mengadapi persaingan bebas terhadap pasar tenaga kerja," pungkasnya.